Pasangan Jokowi - JK Dinilai Punya Komitmen Politik Bangun KTI
AMBON, INFO BARU--Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai punya komitmen politik yang besar dalam membangun percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Komitmen Jokowi-JK itu, terungkap kongkrit dan jelas dalam visi-misi pasangan ini,” tandas Fungsionaris Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2013-2015, Wahada Mony di Jakarta, kemarin.
Lantaran itu, Mony katakan, komitemen politik dari Jokowi dan JK terhadap konsepsi pembangunan di wilayah KTI tidak diragukan lagi. Visi-misi keduanya jauh lebih kongkrit dan realistis dalam sektor maritim dan pembangunan KTI.
Mony yang juga adalah Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI) ini katakan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, seharusnya menjadi kekuatan ekonomi penting dan strategis yang mampu memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.
Akibat lemahnya kebijakan pemerintah terhadap pembangunan laut berbasis maritime policy menjadikan pembangunan ekonomi bangsa Indonesia tidak berjalan maksimal. Sehingga diperlukan reform kebijakan politik yang tegas disektor maritim serta pengembangan pola ekonomi daerah kepulauan yang lebih kompetitif untuk mempercepat roda ekonomi khususnya di daerah-daerah yang berpotensi kepulauan.
Visi kebijakan politik itu justru yang paling tegas dimiliki oleh pasangan duet politik Jokowi-JK. Apalagi kedua pasangan ini dinilai tepat yang merupakan representatif tokoh nasional dari wilayah Barat dan Timur.
“Visi politik yang dimiliki Jokowi-JK sangat jelas untuk melakukan pemerataan pembangunan antara kutub barat dan timur Indonesia. Dan keduanya sama-sama punya komiteman politik maritim” lanjut Mony lagi.
Untuk diketahui, lanjut Mony, segregasi pembangunan antara wilayah kawasan barat dan kawasan timur Indonesia semakin menajam. Kondisinya terpuruk karena kebijakan sentral pemerintah pusat lebih besar terfokus ke darah-daerah wilayah barat atau continental, seperti pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera dan lain-lain.
Sementara daerah timur yang merupakan basis bahari (laut) seperti Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung malah jauh tertinggal.
“Justru ketajaman daerah tertinggal yang paling menonjol terjadi ada pada pada wilayah timur seperti Maluku dan Papua. Yang lebih fatal, laporan FAO (organisasi pangan dan pertanian PBB) menyebutkan potensi penerimaan negara dari ikan laut yang hilang sebesar Rp 30 triliun setiap tahunnya,” ungkap Mony.
Sementara itu, dia tambahkan, APBN Negara Indonesia pada tahun 2013 yang mencapai sebesar Rp 1.700 triliun harusnya mampu membiayai kebutuhan daerah maritim guna membangun sentra-sentra ekonomi di daerah timur agar terjadi pemerataan ekonomi secara nasional.
Tapi menurut Mony, justru daerah barat lebih unggul dari pada daerah-daerah di timur, bahkan fenomena pembangunan antar kedua kawsan ini sangat berbeda jauh. Kondisi seperti ini diperlukan manajemen politik yang mapan dan terstruktur dari seorang calon presiden dan wakil presiden mendatang.
“Sehingga arah kebijakan politik pada sektor maritim dan pemerataan pembangunan antara wilayah laut dengan wilayah darat dapat terpenuhi. Dan kebijakan seperti ini ada pada Jokowi-JK dengan berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah, antara jawa dengan luar jawa, antara wilayah indonesia barat dengan wilayah timur indonesia, antara kota dengan Desa,” ujarnya.
Komitmen visi politik maritim Jokowi-JK lainnya, menurut Mony, yakni meningkatkan daya saing dan pemanfaatan potensi yang belum tergarap dengan baik untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional terutama disektor maritim. “Arah kebijakan Jokowi-JK di sektor maritim sangat tertuang jelas dan memiliki nilai kontrak politik yang lebih kuat dengan rakyat Indonesia khusnya elemen elektoral pemilu,” pungkasnya. (SAT)
