Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

PNS Harus Bebas dari Intervensi Incumbent

AMBON, INFO BARU - Tidak bisa dipungkiri, dalam setiap moment Pemilukada, baik Kabupaten Kota maupun Provinsi, figur yang sementara ini berkuasa (incumbent) memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan.
Pasalnya, dengan kekuasaan yang sementara digenggam, dia mampu mengendalikan sekaligus mempengaruhi pegawai maupun pimpinan SKPD di lingkup Kabupaten/Kota maupun Provinsi untuk mendukungnya.
Jika tidak, maka konsekwensinya adalah ketika terpilih menjadi pemimpin, maka pegawai atau pimpinan SKPD yang mbalelo pasti akan dipindahkan dan dilengserkan dari jabatannya.
Khusus Pemilihan Kepala Daerah Maluku saat ini, yang menjadi incumbent adalah Ir. Said Assagaff yang kini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Maluku, kendatipun dia mengambil masa cuti saat pemilihan berlangsung.
Penegasan tersebut dikemukakan salah satu tokoh Masyarakat Maluku yang enggan namanya dikorankan kepada Info Baru melalui telpon selulernya kemarin.
‘’Said Assagaf sebagai penguasa di kantor gubernur Maluku tentu memiliki andil paling besar dalam pemilihan Gubernur Maluku, karena dia mampu mempengaruhi para pegawai khususnya dan pimpinan SKPD guna mendukungnya,’’ jelasnya.
Dikatakan, praktek iming-iming jabatan yang selama ini dilakukan incumbent bagi para pegawai atau pejabat yang mempunyai peranan penting di Dinas, Badan dan Biro akan menjadi bumerang bagi mereka, jika tidak menjatuhkan pilihan pada penguasa yang sementara mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku saat ini.
‘’Ini sebuah praktek yang sangat menyalahi aturan, padahal akan menjadi bumerang bagi para pegawai yang ada di lingkup kantor Gubernur Maluku teriutama pimpinan SPKD,’’ tegasnya.
Padahal, lanjutnya lagi, kalau mau dilihat dari kasat mata, ini hanya kepentingan sesaat yang dilakukan penguasa dan kelompoknya, dengan mengorbankan orang lain.
Lebih lanjut dirinya berharap agar hal ini tidak terjadi pada PNS di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dalam Pilkada Maluku 2013 ini.
‘’Marilah kita satukan tekad, untuk memberikan Mandat kepada orang yang bisa memimpin Negeri ini ke arah yang lebih baik, supaya tidak ada lagi penguasa atau pejabat yang tukang korupsi dan lain-lain. (MEL)
Masyarakat Kota Ambon Tidak Terprovokasi Issu
AMBON-Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menghimbau masyarakat Kota Ambon untuk tidak terpancing dengan berbagai isu provokatif yang marak dan bersifat menyesatkan masyarakat hingga berujung pada pecahnya konflik jelang Pilkada 11 Juni.
"Jelang Pilgub Maluku 11 juni ini, banyak isu provokatif yang tersebar di Kota Ambon, seakan-akan ingin mengacaukan suasana harmonis ini. untuk itu saya menghimbau agar masyarakat khususnya di Kota Ambon, tidak terpancing dengan adanya isu murahan tersebut,"ujar Louhenapessy kepada wartawan di Ambon, kemarin.
Dia mengakui, isu yang marak tersebar itu banyak yang melalui selebaran dan juga media seluler seperti HP yang dishare kembali ke berbagai kalangan masyarakat hingga membentuk opini dengan berbagai pertanyaan yang memancing tmbulnya konflik di Kota Ambon.
Namun semua itu, kata Louhenapessy dapat diatasi oleh seluruh masyarkat Kota Ambon dengan cara tidak mudah terpancing.
"Saya yakin, masyarakat Kota Ambon tentunya dapat mengatasi hal tersebut," timpalnya seraya menambahkan, Kota Ambon yang begitu mahalnya dalam menjaga sitem kamtibmas tidak mudah terpancing. (MEL)

Posting Komentar untuk "PNS Harus Bebas dari Intervensi Incumbent"