KPK Diminta Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bandara Namniwel

AMBON, INFO BARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengusut tuntas pembangunan proyek Bandara Namniwel di Kabupaten Buru, karena proyek tersebut diduga bermasalah. Ketua Malucas Freedom Institute (MFI) Faisal Marasabessy kepada Info Baru, Senin (1/7) mengatakan, pembagunan proyek tersebut sejak tahun anggaran 2010, dan hingga kini sudah masuk pada beberapa tahap, namun belum ada tanda-tanda penyelesaian pembangunannya.

“Bandara tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 2010 lalu, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda penyelesaian dilapangan,”katanya.

Dia mengatakan, berdasarkan hasil pantauan yang dilakukan pihaknya, ternyata mega proyek tersebut baru dilakukan penggusuran lahan. Sementara berdasarkan mekanisme pekerjaan pembangunan, maka sudah harus masuk dalam beberapa pengtahapan pekerjaan.

Ia juga mengungkapkan, pada beberapa waktu lalu pihaknya telah mengkonfirmasi penanggungjawab pada PT. Mutu Utama Kontruksi.

“Dalam konfirmasi itu, mereka menjelaskan pembangunan proyek tersebut, baru masuk pada tahapan pembuatan Ren Wey, karena mendapat masalah dengan area yang ditentukan,” katanya.

Menurutnya, masalah area ini berdampak dari perusahan pertama milik Kim Seng tidak menuntaskan pekerjaannya.  Sehingga mereka menuntut KPK segera mengusut tuntas proyek tersebut, karena selain merugikan uang Negara miliaran rupiah, hal ini juga telah melanggar mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Selain KPK, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku juga diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan proyek dimaksud. “Kami minta dua Instansi hukum ini untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik dan professional,” desaknya.

Dia juga mendesak KPK untuk mengaudit kekayaan yang dimiliki Alex Selanno, karena rumah pribadinya yang ada di Lorong Parmasi Kawasan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, sangat mewah.

Untuk diketahui, Selanno adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBN, pembangunan bandara tersebut.“Kami menduga KPA APBN mendapat keuntungan dari pembangunan proyek tersebut, terbukti dia memiliki rumah mewah dan dua buah mobil,” terangnya.

Lebih fatal lagi, saat mereka mengkonfirmasi dirinya terkait proyek di maksud, dia (Selanno-red) mengatakan, wajar jika punya rumah mewah dan mobil, karena setiap pekerjaan proyek mereja diberi jatah 10 persen, dan konon katanya jatah 10 persen itu masuk dalam mekanisme perundang-undangan.

Ia mengancam akan terus melakukan pengawalan terkait kasus dimaksud. Ditambahkan, pekerjaan Ren Wey juga harus diantisipasi, karena pasti akan amburadul.(*)