Rekap Suara SBT Sarat Manipulasi

AMBON, INFO BARU - Rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara di KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur ditunda hingga hari, Selasa (2/7). Penundaan ini dikarenakan hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPUD SBT, Muhamad Munir Rumadaul di tingkat PPK Kecamatan Bula sangat menyimpang dari data yang dimiliki lima pasangan saksi.

Kesimpangsiuran data rekapitulasi Kecamatan Bula membuat banyak interupsi dari pasangan MANDAT, karena tidak sesuai dengan data formulir C1 yang dimiliki empat saksi pasangan calon gubernur, akibatnya dibentuk tim kecil guna menghitung ulang suara dari formulir C1.

“Menyikpai hal tersebut, maka dibentuk tim kecil untuk menghitung kambali secara bersama data perolehan suara yang dimiliki masing-masing pasangan calon di Kabupaten SBT,” ungkap Tatuhey dalam rapat pleno tersebut.

Namun tim mkecil yang dibentuk setelah menghitung kembali rekapitulasi suara di Kecamatan Bula, Desa Bula banyak menemukan kejanggalan serta manipulasi suara saat dibuka kotak suara untuk menghitung formolir C1.

“Setelah dibuka di Kecamatan Bula, di Desa Bula pada TPS I dan II banyak ditemukan kejanggalan, salah satunya tambahan suara yang tidak terlampirkan di formulir C3 maupun C8,” ungkap Saksai Mandat Edwin Huwae kepada Info Baru kemarin.

Atas dasar temuan tersebut, lanjut Huwae, perhitungan suara akhirnya dihentikan, mengingat ketidak beresan data yang ada di kotak suara. ”Untuk sementara perhitungan dihentikan, karena sama saja jika dilakukan perhitungan di semua kecamatan. Buktinya untuk TPS I dan II Desa Bula saja sudah bermasalah, apalagi di TPS lainnya,” jelasnya.

Menurutnya, ketidak akuratandata saat dicocokkan dengan data saksi pasangan SETIA ternyata data formulir C1 yang dimiliki sangat berbeda dengan hasil yang dibuka di TPS I dan II Desa Bula. 

Akhirnya kotak suara tersebut ditutup kembali oleh tim kecil yang terdiri dari Bawaslu, anggota KPU Provinsi Maluku dibawah pimpinan Nasir Rahawarin, Panwas SBT dan lima saksi dari lima pasangan.

Menyikapi penutupan kotak suara tersebut, Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey langsung mengadakan rapat dengan tim untuk mencari solusi terkait persoalan ini.

“Saat Pak Idrus Tatuhey menyaksikan sendiri data tersebut, lansung membentuk rapat intern, antara tim kecil untuk menentukan langkah berikutnya terkait temuan-temuan tersebut, karena hal ini baru pertama terjadi di Maluku bahkan di Indonesia,” tuturnya. (*)