Idrus Tatuhey Arogan

BULA, INFO BARU - Saksi pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewarissa (TULUS) menuding Ketua KPU Provinsi Maluku, Idrus Tatuhey arogan dalam memimpin rapat pleno rekapitulasi PSU Kabupaten SBT.

Tatuhey dalam persidangan tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan Panwas yang melakukan interupsi guna memberikan klarifikasi atau masukan. “Kita bisa melihat dari arogansi yang dipertotonkan pihak KPU Maluku dibawah pimpinan Idrus Tatuhey dalam rapat pleno rekapitulasi PSU Kabupaten SBT,” ungkap saksi Tulus Fadli Tuaputty kepada Info Baru di kantor KPUD SBT, JUmat kemarin.
Menurut Tuaputty, jangakan pihaknya sebagai saksi, sebab pihak Panwas Kabupaten SBT bahkan Bawaslu Provinsi Maluku tidak diberikan kesempatan untuk mengoreksi.

“Setiap mengoreksi atau memberikan pendapat maka langsung disergap dengan penuh semangat arogansi yang dilakukan Ketua KPU Maluku dalam memimpin sidang,” jelasnya.

Menyoal jumlah TPS di PSU Kabupaten SBT, terungkap dalam rapat pleno KPU Maluku yang memutuskan hanya terdapat 280, sementara putusan Mahkamah Konstitusi sebanyak 281.

Dirinya menuding Ketua KPU Provinsi Maluku Idrus Tatuhey membohongi Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan 281 jumlah TPS di Kabupaten SBT. “Temuan terakhir hasil rekapitulasi bahwa KPUD Maluku telah membohongi MK dengan melaporkan bahwa PSU akan dilakukan pada 281 TPS. Tetapi kenyataan yang dilaporkan KPU justru 280,” sesalnya.

Dalam rapat pleno pembahasan rekapitulasi dirinya mempertanyakan TPS tersebut, apakah fiktif atau tidak, sebab jika ditelusuri maka sangat jelas KPU Maluku telah membohongi MK .

“Semangat yang ditunjukan semestinya adalah cerdas memboboti aturan-aturan dan pikiran baru demi kualitas pemenuhan demokrasi bukan dengan cara pembantaian pendapat yang terlihat begitu arogansi,” jelasnya.

Tuaputty mensinyalir ada konspirasi besar oleh KPU Maluku, menguntungkan kandidat tertentu dan skenario merugikan kandidat tertentu. ”Terbukti keseluruhan proses pada semua tingkatan mulai dari KPPS, PPS, PPK dan KPU seluruhnya arogan dan curang,” tuding Tuaputty.

Lebih lanjut dia mengatakan PSU dan rekapitulasi di SBT membuktikan telah terjadi kecelakaan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif baik oleh pasangan tertentu dan oleh pihak penyelenggara sendiri.

“Sangat disayangkan cara-cara KPU Maluku menyelesaikan masalah. Segala sesuatu disederhanakan, seperti persoalan kelebihan angka DPT yang berbeda, Ketua KPU Idrus Tatuhey langsung mengambil jalan pintas menghapuskan begitu saja,” sesalanya. (SAT)