MANDAT Ingin Bumikan Pesan Keadilan

AMBON, INFO BARU - Meskipun Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Maluku, Herman A Koedoeboen-M. Daud Sangadji (MANDAT), yakin menang pada pemungutan suara ulang (PSU) di Seram Bagian Timur (SBT), 11 September kemarin, namun mereka tetap berkeinginan untuk membumikan pesan-pesan keadilan.

“Kami sebenarnya tidak menargetkan menang, walaupun kami yakin menang, tapi hal penting yang kami perjuangkan dalam proses tersebut yakni ingin membumikan pesan-pesan keadilan,” ujar Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan MANDAT, Thobiyend Sahureka kepada wartawan, kemarin.

Dia mengatakan, tidak jarang politisi melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti mengabaikan peraturan hukum dan etika politik.

Katanya, di dalam demokrasi, kebebasan politik terikat oleh etika politik yang dilandasi nilai keadilan. Nilai keadilan dalam etika politik demokrasi, yakni nilai yang mengharuskan politisi untuk mengedepankan rotasi dan siklus kekuasaan berjalan dengan baik, agar regenerasi politik dapat bertanggungjawab secara nyata.

Meskipun dia mengakui, kalau penyelenggara Pilkada dan politisi tidak sedang berselingkuh untuk menghianati demokrasi. Namun pada prinsipnya politisi terkadang menjadikan demokrasi sekadar retorika dan wacana untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan.

Ia berharap, politisi untuk tetap menjaga kewibawaan, integritas, etika dan moralitas berdemokrasi dengan cara menghindari arogansi dalam mencari kekuasaan.

“Hal ini penting bagi masyarakat, agar mereka dapat berperan aktif, kritis dan obyektif dalam memilih politisi, sehingga lahir pemimpin yang bertanggungjawab, profesional, visioner, dan berbudaya untuk kebaikan daerah ini lima tahun kedepan,” tandasnya.

Bagi Sahureka, amanah rakyat harus dijalankan dengan tuntas dan penuh tanggung jawab sesuai masa periode yang ditentukan. Sehingga demokrasi akan terwujud dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat akan eksistensinya sebagai sistem politik dan pemerintahan.

Disisi lain, masyarakat sebagai pemilih harus mengedepankan sikap kritis obyektif dalam politik. Masyarakat harus menghidari politisi-politisi yang hanya mencari kekuasaan tanpa tujuan pemberdayaan kehidupan rakyat.

“Tanpa langkah aktif, kritis dan obyektif dari masyarakat, demokrasi tetap menjadi simbol politik buruk bagi daerah ini,” katanya.

Sikap ini disampaikan Sahureka, dalam rangkah melakukan penyelamatan terhadap demokrasi. Pengorbanan rakyat yang ada jangan sampai dikoyak oleh para pihak yang justru akan menghancurkan daerah ini.

“Demokrasi kita, meski masih terseok-seok perjalanannya dan belum menghasilkan kualitas terbaik, tapi perlu untuk diselamtakan,” harapnya.

Hal ini disampaikan Sahureka, setelah dirinya mengungkapkan, berbagai temuan pelanggaran yang dilakukan secara masif oleh sejumlah oknum pejabat saat PSU di SBT, 11 September lalu.

Menurutnya, tujuh temuan kecurangan diantaranya, pemcoblosan dilakukan lebih dari satu kali oleh orang yang datang ke TPS, pencoblosan suara sisa oleh penyelenggara PSU dalam hal ini anggota KPPS, pencoblosan dilakukan oleh orang yang tidak berhak memilih atau anak dibawah umur, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh loyalis dan preman terhadap Tim dan fungsionaris DPD PDI-P Maluku, PNS di lingkup Pemkab SBT terlibat dalam kerja politik, penolakan terhadap seluruh saksi dan adanya TPS fiktif. (TWN).