Demokrasi SBT Dipasung

AMBON, INFO BARU - Praktek demokrasi di Kabupaten Seram Bagian Timur saat perhelatan Pilkada Maluku pada 11 Juni 2013 lalu, merupakan potret buram terpasungnya demokrasi yang sementara dipertontonkan elit-elit dan penguasa di Kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa ini.

Pasalnya, dugaan kecurangan dan penggelembungan suara yang ditemukan saat berlangsungnya rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU Maluku, merupakan satu fenomena baru di Indonesia yang ditemukan di Kabupaten SBT.

Penegasan tersebut dikemukakan Sekretaris LSM Indonesia Maju Maluku Ridwan Sangadji kepada Info Baru di Ambon kemarin (17/7).

‘’Praktek demokrasi yang dilakukan elit-elit dan penguasa di Kabupaten Seram Bagian Timur, telah mematikan prinsip dan azas-azas demokrasi,’’ tegasnya.

Menurutnya, demokrasi yang bertumpu pada hak azasi rakyat, telah dikebiri oleh penguasa di Seram Bagian Timur demi memuaskan nafsu kekuasaannya, sehingga hal ini harus dilawan.

Pasalnya, hak-hak politik rakyat telah dipasung langsung mengatasnamakan kekuasaan, sehingga tidak ada penerapan demokrasi fair di SBT.

Para penguasa dan pemangku kepentingan politik lannya, seharusnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, bukan sebaliknya menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti rakyat untuk mendukung mereka dalam perhelatan PIlkada Maluku.

‘’Kekuasaan yang hendak diraih, seyogyanya dimainkan dengan seni politik yang santun dan bermartabat, serta menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi,’’ timpalnya.

Bukan sebaliknya, menggunakan kekuasan untuk memasung demokrasi guna meraih ambisi politiknya dengan mengorbankan hak-hak rakyat di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Dikemukakan, kalau mau jujur sebagian besar masayarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur sudah sangat bosan dan jenuh dengan tipikal kepemimpinan Abdullah Vanath sebagai pemimpin di SBT.

Namun, lanjutanya lagi, karena ditekan dan diintimidasi bahkan diancam, maka hak-hak demokrasi yang dimiliki masyarakat terpaksa direlakkan untuk memenuhi tuntutan dan ambisi sang penguasa.

‘’Kasus PIlkada Maluku di Kabupaten SBT, memberikan warning keras kepada semua pihak termasuk masyarakat SBT sendiri bahwa apa yang dipraktekkan penguasa di sana sudah waktunya harus dilawan dan diberantas hingga ke akar-akarnya,’’ tegasnya.

JIka tidak, maka praktek-praktek ini bakal terulang lagi dalam setiap moment Pilkada baik di Maluku maupun di Kabupaten/kota lainnya di bumi bertajuk Raja-Raja ini. (*)