Konflik Mamala - Morella Butuh Terapi Berkelanjutan

AMBON, INFO BARU - Direktur Lembaga Antar Iman Provinsi Maluku Dr. Abidin Wakano yang dimintai tanggapannya oleh Koran ini Senin (28/10), seputar bentrok atau konflik yang kerap melanda warga di Maluku khususnya warga Mamala dan Morella, diperlukan terapi dan pemulihan secara berkelanjutan yang wajib dilakukan pemerintah dan aparat keamanan.

Menurut Wakano, bentrok atau konflik antar warga di Maluku umumnya selama ini mudah meletus lantaran upaya pemulihan pasca konflik sebelumnya tidak dilakukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah atau Negara.

Alasannya, kata Wakano, bentrokan yang melibatkan warga dua negeri di Jazirah Leihitu (Mamala-Morella-Red) itu, kurangnya pendampingan dari Pemerintah dalam hal ini Pemda Malteng dan pihak Kepolisian.

Asumsi Wakano, penyelesaian konflik antar warga itu, pasca konflik mestinya ada proses penegakan hukum dijalankan oleh aparat keamanan.

“Kemungkinan ada dendam dari warga yang terlibat konflik menginginkan adanya pengakan hukum dari bentrokan awal, namun tidak ditindaklanjuti sepenuhnya, sehingga lantaran ada dendam, maka bentrokan susulan pun lahir kembali,” tandasnya.

Selain itu, menurut Wakano, Pemerintah Daerah Malteng harus mempunyai data konkrit berkaitan dengan potensi konflik, sehingga mampu mencari akar problem yang terselubung antar warga yang kerap terlibat bentrok.

“Jadi, harus ada upaya berkelanjutan yakni mencari akar masalah dari konflik yang mudah melibatkan warga seperti di Mamala dan Morella itu,” ungkapnya.

Selain itu, kata Wakano, perlu ada terapi secara bertahap dilakukan pemerintah termasuk aparat keamanan agar solusi untuk menuntaskan konflik antar warga Mamala-Morella bisa itu digapai.

“Ya kemungkinan konflik yang kerap melibatkan warga Mamala-Morella mudah terjadi, lantaran masih ada memory dari konflik sebelumnya. Sehingga warga butuh pemulihan secara berkelanjutan oleh Pemerintah maupun  aparat keamanan. Sebaliknya, jika pemulihan secara bertahap tidak dilakukan, otomatis konflik susulan kemungkinan tidak bisa untuk kita hindari,” ujarnya.

Akademisi IAIN Ambon ini mengingatkan Pemda Malteng termasuk aparat keamanan jika tidak melakukan pemulihan atau pendampingan pasca konflik secara kontinu, tidak menutup kemungkinan di ruang waktu tertentu bentrok/konflik susulan sangat berpeluang pecah atau melibatkan dua warga di Jazirah Leihitu tersebut.

“Jadi, harus dilakukan terapi konflik secara bertahap oleh pemerintah dan aparat kemanan. Juga melibatkan kelompok-kelompok sosial lainnya untuk mencari solusi penyelesaian bentrok/konflik antar warga tersebut. Bukan usai konflik langsung lepas tangan. Selama ini pendampingan sekaligus terapi yang kami maksudkan itu sangat minim, sehingga bentrokan antar warga di daerah ini terus terjadi seperti yang terjadi di Mamala dan Morella saat ini,” bebernya.

Diejalskan, fungsi aparat keamanan dalam hal ini Polisi adalah menjaga masyarakat, serta menegakan hukum, agar mampu member efek jera terhdap masyarakat/warga yang kerap terlibat berkonflik.

“Kalau bentrok yang melibatkan warga Mamala dan Morella itu akar masalahnya adalah batas tanah, kenakalan remaja atau hal-hal lain, maka aparat keamanan harus mencari pelaku agar diproses sesuai hukum,” tandasnya.

Pemda Malteng kata  Wakano, harus bisa memenuhi dan menjembatani apa yang menjadi masalah  sehingga warga Mamala dan Morella itu mudah terlibat bentrok.

Proses pemberdayaan misalnya kemungkinan satu dari sekian item problem yang belum mampu dijawab sehingga masyarakat di dua negeri itu mudah terlibat bentrok.

“Jadi penyelesaian konflik bukan sekedar pada kesepakatan damai antar dua negeri, namun perlu pengawalan atau pendampingan secara berkelanjutan. Akar masalahnya ditelusuri dan dibuat solusi. Karena sangat fatal, jika tidak ada pendampingan berkelanjutan pasca konflik, maka bisa berpeluang bentrok atau konflik susulan kemungkinan tak mungkin untuk dihindari,” pungkasnya. (MAS)