Anggaran Minim, Hambat Pembangunan di Kota Ambon
AMBON, INFO BARU - Wakil Walikota (Wawali) Ambon Sam Latuconsina Selasa (19/11), langkah Pemerintah Kota Ambon untuk membangun kota yang bertajuk Manise itu untuk lebih baik namun dihambat dengan minimnya anggaran.
"Pembangunan yang sangat strategis yang telah direncanakan belum semuanya mencapai target. Hal ini terjadi akibat anggaran yang menjadi problem,” kata Wawali saat penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 di Gedung DPRD Kota Ambon, kemarin.
Dalihnya, kondisi ini, pihaknya sementara menyusun rancangan anggaran perubahan secara cermat dan tepat. Dengan mengurangi beban belanja pada berbagai program yang telah direncanakan pada APBD 2013 dan dirubah pada APBD perubahan.
Bidang-bidang yang mengalami penurunan belanja pada APBD perubahan yakni bidang kesehatan 2,18 persen, pendidikan 3,31 persen, perhubungan 0,94 persen, kependudukan dan catatan sipil 4,29 persen, sosial 0,33 persen, kelautan dan perikanan 2,61 persen, pertanian 2,72 persen.
Menurut Wawali, Pemkot Ambon telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang dilakukan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Selain itu, Pemkot juga akan meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yanh cepat, tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang memadai.
Kata Wawai, Pemkot Ambon akan meningkatkan pengendalian terhadap sistem pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sehingga sebagian bagi jasil pejak daerah akan lebih tinggi.
"Langkah strategis yang akan kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap," katanya.
Sembari menambahkan, pelayanan satu atap merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah. (RIN)
"Pembangunan yang sangat strategis yang telah direncanakan belum semuanya mencapai target. Hal ini terjadi akibat anggaran yang menjadi problem,” kata Wawali saat penyampaian Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013 di Gedung DPRD Kota Ambon, kemarin.
Dalihnya, kondisi ini, pihaknya sementara menyusun rancangan anggaran perubahan secara cermat dan tepat. Dengan mengurangi beban belanja pada berbagai program yang telah direncanakan pada APBD 2013 dan dirubah pada APBD perubahan.
Bidang-bidang yang mengalami penurunan belanja pada APBD perubahan yakni bidang kesehatan 2,18 persen, pendidikan 3,31 persen, perhubungan 0,94 persen, kependudukan dan catatan sipil 4,29 persen, sosial 0,33 persen, kelautan dan perikanan 2,61 persen, pertanian 2,72 persen.
Menurut Wawali, Pemkot Ambon telah menempuh langkah-langkah strategis dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah yang dilakukan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
Langkah-langkah strategis yang dimaksud yakni meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yanh ditawarkan ke masyarakat.
Selain itu, Pemkot juga akan meningkatkan sistem koordinasi dan informasi pendapatan daerah kepada pemerintah pusat dengan memberikan dukungan data yanh cepat, tepat dan akurat sehingga diperoleh dana perimbangan yang memadai.
Kata Wawai, Pemkot Ambon akan meningkatkan pengendalian terhadap sistem pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak sehingga sebagian bagi jasil pejak daerah akan lebih tinggi.
"Langkah strategis yang akan kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui sistem pelayanan satu atap," katanya.
Sembari menambahkan, pelayanan satu atap merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan daerah. (RIN)
Posting Komentar untuk "Anggaran Minim, Hambat Pembangunan di Kota Ambon"