Frankois Orno Tuding Pelni Manipulasi Data

AMBON, INFO BARU--Jumlah penumpang atau pengguna jasa Kapal Muat (KM) Pangorango pada rute Maluku Barat Daya (MBD) minim. Akibatnya, merugikan pihak PT. Pelni Ambon miliaran rupiah.

Demikian disampaikan General Manager PT. Pelni Cabang Ambon, Nelson Idrus kepada wartawan usai melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi C DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (8/1) kemarin.

Menurutnya, sejak KM Pangorango melayari rute MBD, pihaknya mengalami kerugian yang cukup signifikan, kerugian itu mencapai Rp 8 miliar. “1 Tahun kemarin kami mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian kami mencapai Rp 8 miliar,” ungkapnya.

Dampak dari itu, kata Idrus, pihaknya kemudian berkebijakan menarik KM Pangorango dari MBD dan tidak lagi melayari rute tersebut. Kebijakan ini juga merupakan perintah Direktur Jenderal Perhubungan Pusat. “Kebijakan ini kami lakukan karena intruksi dari pusat,” singkatnya.

Ia mengatakan, Direktur Jenderal Perhubungan Pusat telah mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor. AL.108/17/5/OJPL.13 tentang jaringan traek dan kapal penumpang PT Pelayaran Nasional (Persero) yang mendapat penugasan pelayaran umum angkutan penumpang kelas ekonomi tahun 2014.

Mengacu dari perintah tersebut, maka pihaknya menarik KM tersebut dari rute MBD. “Kami berjalan berdasarkan mekanisme dan prosedur, jadi kalau ada kesalahan, kami langsung membenahinya,” jelasnya.

Lagi-lagi ia menegaskan, akibat melayari rute tersebut Pelni harus menanggung kerugian yang cukup besar. Padahal pelayanan pelayaran sangat strategis.

Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Maluku daerah pemilihan (Dapil) MBD, Frankois Orno menuding, jika pihak Pelni telah melakukan manipulasi soal jumlah kuantitas masyarakat pengguna jasa KM Pangorango.

Menurutnya, kerugian yang dialami bukan lantaran tidak ada penumpang, tapi kesalahan pada pihak Pelni sendiri, dimana mereka kurang melakukan pengawasan saat kapal diberangkatkan.

“Pernyataan pihak Pelni tidak benar, ini adalah bagian dari manipulasi, baik oleh pihak Pelni sendiri maupun pegawai KM Pangorango,” tegasnya.

Katanya, sebelum kapal diberangkatkan dari Yosudarso Ambon menuju MBD, proses penjualan tiketnya dilakukan di Ambon. Jadi sebelum penumpang menaiki kapal tersebut terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara ketat.

Namun, mekanisme atau protap tersebut tidak dilanjutkan ke rute MTB. Untuk diketahui banyak penumpang dari MTB menuju MBD tidak memiliki tiket.

“Saya sering naik kapal itu, makanya saya tauh. Saya dari Ambon beli tiket, dan biasa memakai kamar yang berisi 5 orang, namun saat pemeriksaan tiket, pegawai kapal tidak perna mengkroscek orang-orang yang ada di dalam kamar tersebut. Kira-kira kalau seperti itu lantas siapa yang harus disalahkan,” tanya Orno.

Ia menduga, bisa jadi ada transaksi liar yang dilakukan pembeli kamar dan pegawai kapal itu sendiri. Karena kamar tersebut berisi 5-6 orang, tapi pemeriksaan tiket hanya dilakukan pada satu orang yang menyewa kamar tersebut.

“Banyak orang tidak memiliki tiket, karena pegawai kapal sendiri yang sering lalai. Ada juga yang menjual tiket di dalam kapal. Untuk diketahui itu areal bisnis mereka, sehingga wajar ketika terjadi kerugian,” tegasnya pula.

Ia menentang seluruh pegawai Pelni dan petingginya, untuk mengeluarkan KM Pangorango agar melayari rute MBD, supaya bisa mengetahui, apakah penumpang sedikit yang dimaksud Pelni itu dari MTB atau MBD.

“Saya tantang seluruh pegawai dan petinggi Pelni untuk mengkroscek ke lapangan,” desaknya.

Kata Orno, banyaknya penumpang yang menaiki KM tersebut berasal dari MBD, bukan MTB. Karena untuk menuju MTB, ada transportasi udara dan kapal Pelni lain seperti KM Tatamailao.

“Ada transportasi lain yang bisa digunakan penumpang dari MTB, sehingga mereka lebih memilih naik KM Tatamailao atau pesawat, ketimbang KM Pangorango,” tutupnya. (TWN)