DKP Bantu Nelayan Di Kota Ambon

AMBON, INFO BARU--Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon memberikan bantuan kepada sejumlah kelompok nelayan yang tersebar pada lima kecamatan di Kota Ambon.

“Bantuan diberikan dalam bentuk pembangunan jalan setapak, pembangunan tempat pembuangan sampah sementara, pembangunan pondok informasi dan pemberian alat tangkap serta pemasaran,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon, Fernanda Louhenapessy kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Rabu (12/2) kemarin.

Menurutnya, sebelum menyalurkan bantuan, pihaknya melakukan indentifikasi lapangan. Dari hasil identifikasi tersebut, ada 9 desa yang diberikan bantuan, dan tiga desa diantaranya sudah terealisasi, masing-masing, Desa Latuhalat, Laha dan Hutumury.

Sementera untuk enam desa yang lain akan diberikan dalam waktu dekat. “Bantuan pembangunan infrastruktur, alat tangkap, alat pengolahan ikan serta pemasaran ini diberikan kepada kelompok masyarakat kategori miskin,” terangnya.

Bantuan ini, kata Louhenapessy, merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil (KP3K).

“Sasaran program pemberdayaan oleh Ditjen KP3K didanai oleh International Fund for Agricultural Development (IPAD),” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, maksud dari program pemberdayaan ini untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan pada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sedangkan tujuan program tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dari masyarakat pesisir yang menjadi kelompok sasaran di bidang kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kelompok sasaran adalah masyarakat kecil pada suatu desa/kelurahan/wilayah dan pulau-pulau kecil yang mempunyai tingkat kemiskinan lebih dari 20 persen,” jelasnya.

Ditambahkan, anggaran yang dialokasi untuk pembangunan pada masing-masing kelompok masyarakat nelayan sesuai permintaan yang disampaikan.

“Rata-rata kelompok nelayan diberikan Rp50 juta. Itupun tergantung proposal yang disampaikan ke Dinas Perikanan,” tambah Louhenepassy. (RIN)