Proyek Jalan Lingkar Kesui Belum di Tentukan APBD-nya

AMBON, INFO BARU--Aksi unjuk rasa yang meminta pertanggungjawaban dari Mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi, Ismail Usemahau dinilai salah sasaran, karena terkait proyek tersebut, belum ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Aksi yang digelar segelintir orang dari Seram Bagian Timur (SBT) itu sangat tidak bersandar pada peraturan, pasalnya hingga kini DPRD Maluku belum menetapkan anggaran untuk proyek tersebut. Itu artinya proyek itu masih masuk kategori non APBD.

“Saya kira apa yang di suarahkan sejumlah masyarakat dari SBT itu salah sasaran, karena Mantan Gubernur Maluku dan Kadis PU Provinsi tidak bertanggungjwab terhadap persoalan dimaksud,” ujar Ketua Bidang Pengembangan Himpunan Pemudan Pelajar dan Mahasiswa Wakate, Alfian Rumarubun kepada Info Baru, Sabtu (1/2) akhir pekan kemarin.

Dia meminta mereka (Masyarakat SBT-red) untuk tidak asal menudu, karena anggaran untuk proyek tersebut belum final. “ Jadi waktu itu Pak Karel berjanji akan membangun Jalan Lingkar Kesui, kalau masyarakat setempat dapat kembali menerima masyarakat Non Muslim ke daerah asal mereka itu,” terangnya.

Dia menuturkan, saat itu Mantan Gubernur Maluku berjanji untuk membangun Jalan Lingkar Kesui, agar bisa menghubungkan ketiga desa yang ada di Kecamatan Wakate, diantaranya Desa Tamher Timur, Tamher Warat dan Desa Kalangan, dengan anggarannya sebesar Rp. 2,7 milyar.

Katanya, terkait proyek ini tidak ada keterlibatan Kadis PU Provinsi dan Kabupaten. Yang masyarakat disana tauh soal proyek pembangunan itu, adalah sebatas janji Mantan Gubernur Maluku.

“Yang masyarakat tauh itu sebatas janji, bukan final, sehingga tidak masuk akal kalau masyarakat meminta pertanggungjawaban dari Pak Karel dan Kadis PU Provinsi,” cetusnya.

Menurutnya, terkait proyek itu masih dibahas di DPRD Maluku. “ Proyek itu belum final. Saat ini DPRD Maluku sedang menjejaki anggarannya,” jelas dia.

Ia juga menuding, kalau aksi yang dilakukan beberapa waktu lalu itu di fasilitasi oleh salah satu anggota DPRD daerah pemilihan (Dapil) SBT. Lanjutnya, hal itu dimaksudkan untuk mencari dukungan dan simpatis dari masyarakat SBT dan konstituennya yang ada di daerah setempat.

“Saya tauh betul, jika aksi itu di fasilitasi oleh salah satu anggota DPRD Maluku Dapil SBT,” tudingnya.

Sehingga dimintakan, agar jangan mengambil kesimpulan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat SBT, khususnya warga Kesui. (TWN)