Caleg Non Parpol, Itu Degradasi Dalam Demokrasi

AMBON, INFO BARU--Fungsi kaderisasi tidak dijalankan oleh elite partai politik (Parpol), hal itu menunjukan telah terjadi degradasi dalam demokrasi, lebih khususnya di Provinsi Maluku.

Demikian hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Moullucas Economy Reform Institute (MOERI) Maluku, Tammat R Talaohu, saat dimintai tanggapannya oleh Koran ini, Minggu (23/3) di Ambon kemarin, seputar problem sejumlah Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Maluku, yang diusung elite Parpol untuk Pileg 2014, banyak diantara mereka adalah oranag non kader bahkan bukan pengurus Parpol.

Tammat Talaohu yang juga Pegiat Anti Korupsi di Maluku menyatakan, seharusnya elite parpol mempraktekan aturan perundang-undangan tentang kepartaian.

“Tentu hal ini akan menjadi masalah besar. Para Caleg yang bukan anggota atau pengurus parpol itu saat mereka terpilih di Pileg 2014, maka akan berdampak negative pada kinerja mereka di parlemen,” tandasnya.

Menurut Tmmat, kebanyakan parpol yang merekrut caleg tidak punya kompetensi, tapi sebagai vote gater walau kompetensi berbeda. “Kalau kita bicara vote gater pasti akan jadi caleg, tapi apa dia bisa emban tugas sebagai legislator," sentilnya.

Para Caleg yang tidak memiliki kredibiltas dan kapasitas itu juga masalahnya ada pada penyelenggara Pemilu, baik terkait regulasi Pemilu maupun masalah peserta pemilu.

"Menyangkut masalah Pemilu, Pemilu harus benar, transparan dan jangan ada money politics," tekannya.

Menurut dia, caleg yang bukan ansih kader atau pengurus parpol tersebut, tentu akan beramasalah saat duduk di parlemen. “Bagaimana mereka mau menjalankan tugas dan fungsi legislatornya, sementara mereka tidak pernah afiliasi atau menjadi kader bahkan pengurus parpol. Otomatis para caleg yang bukan kader atau pengurus parpol itu  hanya sekedar memperbaiki latar belakang ekonomi semata. Kesalahan ada dimana? Ya di elite Parpol itu sendiri yang tidak buat kaderisasi,” kritiknya.

Talaohu menandaskan, harus ada pembenahan di tubuh partai politik terutama peningkatan kualitas dan rekruitmen calon anggota legislative.

"Bicara perbaikan tergantung pemimpin, maka saya soroti leadership ke depan adalah penentuan. Kalau masih memilih pemimpin dengan cara lama akan dapat problem besar. Jika tidak lagi orientasi pada integritas dan kompetensi," tegasnya.

Talaohu menyatakan,  rakyat harus diberikan pendidikan politik yang sesuai, agar bisa memahami hak politik mereka. “Karena ketika rakyat memberikan hak politiknya, maka rakyat memberikan mandat kepada pemimpin atau wakil rakyatnya di parlemen," tandasnya.

Untuk itu, Talaohu mengajak, seluruh rakyat Maluku agar pada Pemilu 2014 ini, rakyat harus benar-benar jelih dan cerdas dalam menentukan pilihan setiap wakil rakyat mulai di DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota maupun DPR RI serta DPD RI.

“Rakyat harus pandai memilih. Pilihlah wakil rakyat yang benar-benar memiliki kapabiltas dan kredibilitas agar bisa memperjuangkan hak atau kemaslahatan rakyat Maluku secara kolektif. Bukan memilih caleg yang hanya memiliki ego pribadi, kelompok ataupun memperjuangkan kepentingan Parpol semata,” kunci Talaohu. (MAS)