Pemkab SBT Perlu Prioritas Gorom-Geser Dalam Lingkup Birokrasi
AMBON, INFO BARU--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seram Bagian Timur (SBT) diminta memprioritaskan pejabat dari Pulau Gorom dan Geser dalam lingkup birokrasi. Karena untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berkeadilan, maka sebuah pemerintahan diwajibkan untuk menghindari unsur nepotisme.
Jika korupsi, kolusi dan nepotisme masih diterapkan dalam sebuah birokrasi, maka negara akan selalu berjalan di tempat alias stagnan. "Kekuatan birokrasi akan kuat dan kokoh jika pemerintah bertindak adil dan jujur. Saya kira dua hal tersebut yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setempat," ujar salah satu mahasiswa asal SBT, Ali Rumauw kepada Info Baru, Minggu (31/8).
Dia mengatakan, keadilan dan kejujuran merupakan kunci kesejahteraan. Artinya, jika sebuah pemerintahan dibangun dengan kejujuran dan keadilan, maka masyarakat tidak akan terabaikan, begitupun sebaliknya, jika pemerintahan dibangun karena dasar kepentingan, maka pemerintahan itu tidak akan berjalan dengan maksimal.
Hal ini disampaikan menyusul adanya perombakan birokrasi yang dilakukan pemerintahan SBT dalam hal ini Bupati, Abdullah Vanath pada beberapa waktu lalu. Ia menilai perombakan birokrasi yang dilakukan Vanath, tidak mengakomodir pejabat dari dua wilayah tersebut. Padahal mereka mempunyai kontribusi besar terhadap pembangunan di SBT.
Selain itu, dua wilayah tersebut juga memiliki jumlah penduduk yang relatif tinggi.
"Saya kira hal tersebut yang harus menjadi barometer bagi Pak Bupati. Karena kedua wilayah itulah yang mempunyai sumbangsih terbesar. Baik dari segi politik maupun pendapatan daerah. Meskipun, saya menyadari bahwa penempatan seorang pejabat dinas tidak bisa dilihat dengan indikator seperti itu," ujarnya.
Ia mengakui, seoarang kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus dilihat dari spesifikasi ilmunya. Namun bukan berarti, Gorom dan Geser tidak punya pejabat yang berkualitas. "Pejabat dari Gorom dan Geser juga bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan baik," katanya.
Untuk itu, selaku masyarakat SBT, ia meminta Bupati bisa bertindak profesional dan berjiwa nasional. Hal ini dimaksudkan, guna menciptakan birokrasi yang handal dimata pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Maluku. (TWN)
