Nepotisme Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Terkuak
AMBON, INFO BARU - Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) saat ini menganut system kerajaan. Bangunan dinasti kini kokoh ditanamkan oleh Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat.
Demikian hal ini sampaikan oleh Aliansi Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mat Makatita, kepada Info Baru, Jumat (10/5), di Ambon.
Makatita menandaskan, praktek Nepotisme kini kian subur diimplementasikan sang peguasa bumi bertajuk Saka Mese Nusa dua periode itu, khususnya lagi dalam dunia birokrasi.
Ia mengemukakan, sejumlah jabatan istimewa atau jabatan karier milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di kabupaten SBB, seharusnya diperoleh melalui kualifikasi pangkat dan golongan yang memadai, namun untuk menduduki sejumlah jabatan strategis lingkup Pemkab SBB tersebut, Bupati SBB tidak lagi cenderung mengikuti aturan main yang ada, tapi berpijak atas kekuasaannya selaku bupati semudah melanggar aturan dimaksud alais kebijakan yang iprosedural.
Ia membeberkan, kebijakan sepihak yang dipraktekkan Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat yakni menganut system kekeluargaan. Sejumlah jabatan penting level Kepala Dinas hingga level bendahara, ternyata diisi oleh keluaraga sang bupati SBB.
Bahkan sejumlah jabatan istimewa itu tak canggung diberikan Jakobus Puttilehalat untuk ditempati sanak familinya.
Kata Makatita lagi, bisa di lihat nepotisme ala bupati SBB itu terkuak mulai dari, Reymond Semuel Puttileihalat atau kakak kandung Bupati SBB, yang kini merangkap beberapa jabatan penting di lingkup Pemkab SBB diantaranya, selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) SBB, salah satu Kasubag Umum dan Kepegawaian Eselon IV Dinas PU SBB.
Berikutnya keluarga lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) SBB diisi oleh saudara kandung Bupati SBB, Loce Puttileihalat.
Seterusnya, saudara atau keluarga dekat Bupati SBB lainnya yang menduduki jabatan istimewa lingkup Pemkab SBB yakni, Edi Riri Kepala selaku Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) SBB.
Disusul Bapak Manuputy atau Paman Bupati SBB, juga diberikan jabatan empuk yakni selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab SBB, kemudian Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) SBB yakni Siane Puttileihalat (saudara kandung bupati SBB,red), serta ibu Yos yang juga saudara Bupati SBB juga diberikan jabatan selaku Bendahara di Dinas Kelautan dan Perikanan SBB.
“Jadi, keluarga besar Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat diatas, tersebar disemua instansi terkait khususnya di lingkup Pemkab SBB saat ini. Semua jabatan yang diduduki para keluarga besar Puttileihalat ini, tak lain diaktori oleh Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat,” tandasnya.
Menurut Makatita, jika aplikasi birokrasi yang menganut system familiar ini tetap saja dipertahankan oleh Bob (sapaan akrab Jakobus F Puttileihalat), ia berasumsi, birokrasi SBB saat ini tidak lagi berjalan sehat sesuai dengan hittah yang sebenarnya.
“Bagaimana bisa terciptanya good governance di kabupaten SBB, sementara dari rekruitmen pejabat lingkup Pemkab SBB saja, mulai dari kepala seksi, kepala Bagian, Kepala Bidang, Bendahara hingga level kepala Dinas dan kepala badan, rata-rata diisi oleh keluarga bupati SBB. Dalam teori birokrasi system familer ini, tentunya lambat laun akan menjerumuskan kabupaten SBB dalam zona degradasi yang mendalam, serta sudah pasti tetap kalah bersaing dengan daerah lain khusunya di Maluku, dan umumnya di Indoneisa,” tutup Makatita. (SAL)
Demikian hal ini sampaikan oleh Aliansi Pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mat Makatita, kepada Info Baru, Jumat (10/5), di Ambon.
Makatita menandaskan, praktek Nepotisme kini kian subur diimplementasikan sang peguasa bumi bertajuk Saka Mese Nusa dua periode itu, khususnya lagi dalam dunia birokrasi.
Ia mengemukakan, sejumlah jabatan istimewa atau jabatan karier milik Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengabdi di kabupaten SBB, seharusnya diperoleh melalui kualifikasi pangkat dan golongan yang memadai, namun untuk menduduki sejumlah jabatan strategis lingkup Pemkab SBB tersebut, Bupati SBB tidak lagi cenderung mengikuti aturan main yang ada, tapi berpijak atas kekuasaannya selaku bupati semudah melanggar aturan dimaksud alais kebijakan yang iprosedural.
Ia membeberkan, kebijakan sepihak yang dipraktekkan Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat yakni menganut system kekeluargaan. Sejumlah jabatan penting level Kepala Dinas hingga level bendahara, ternyata diisi oleh keluaraga sang bupati SBB.
Bahkan sejumlah jabatan istimewa itu tak canggung diberikan Jakobus Puttilehalat untuk ditempati sanak familinya.
Kata Makatita lagi, bisa di lihat nepotisme ala bupati SBB itu terkuak mulai dari, Reymond Semuel Puttileihalat atau kakak kandung Bupati SBB, yang kini merangkap beberapa jabatan penting di lingkup Pemkab SBB diantaranya, selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) SBB, salah satu Kasubag Umum dan Kepegawaian Eselon IV Dinas PU SBB.
Berikutnya keluarga lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) SBB diisi oleh saudara kandung Bupati SBB, Loce Puttileihalat.
Seterusnya, saudara atau keluarga dekat Bupati SBB lainnya yang menduduki jabatan istimewa lingkup Pemkab SBB yakni, Edi Riri Kepala selaku Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) SBB.
Disusul Bapak Manuputy atau Paman Bupati SBB, juga diberikan jabatan empuk yakni selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab SBB, kemudian Kepala Bidang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) SBB yakni Siane Puttileihalat (saudara kandung bupati SBB,red), serta ibu Yos yang juga saudara Bupati SBB juga diberikan jabatan selaku Bendahara di Dinas Kelautan dan Perikanan SBB.
“Jadi, keluarga besar Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat diatas, tersebar disemua instansi terkait khususnya di lingkup Pemkab SBB saat ini. Semua jabatan yang diduduki para keluarga besar Puttileihalat ini, tak lain diaktori oleh Bupati SBB Jakobus F Puttileihalat,” tandasnya.
Menurut Makatita, jika aplikasi birokrasi yang menganut system familiar ini tetap saja dipertahankan oleh Bob (sapaan akrab Jakobus F Puttileihalat), ia berasumsi, birokrasi SBB saat ini tidak lagi berjalan sehat sesuai dengan hittah yang sebenarnya.
“Bagaimana bisa terciptanya good governance di kabupaten SBB, sementara dari rekruitmen pejabat lingkup Pemkab SBB saja, mulai dari kepala seksi, kepala Bagian, Kepala Bidang, Bendahara hingga level kepala Dinas dan kepala badan, rata-rata diisi oleh keluarga bupati SBB. Dalam teori birokrasi system familer ini, tentunya lambat laun akan menjerumuskan kabupaten SBB dalam zona degradasi yang mendalam, serta sudah pasti tetap kalah bersaing dengan daerah lain khusunya di Maluku, dan umumnya di Indoneisa,” tutup Makatita. (SAL)
Posting Komentar untuk " Nepotisme Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Terkuak"