Kinerja Bawaslu Maluku Harus Ditingkatkan

AMBON, INFO BARU - Kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku harus ditingkatkan karena tidak pro aktif dalam  penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran pertama 11 Juni 2013 lalu. Utamanya yang berkaitan dengan berbagai pelanggaran

Demikian penegasan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Darusalam (Unidar) Sulfiqar Lestaluhu kepada Info Baru, Sabtu akhir pekan kemarin di Ambon.

Menurutnya, selama pelaksanaan putaran pertama Pilkada, Bawaslu Maluku kurang optimal dalam mengawasi setiap penta¬hapan. “Begitu banyak bukti pelanggaran terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Misalnya terjadi pengge¬lembungan suara yang begitu banyak dan sejumlah pelanggaran lainnya namun Bawaslu Maluku dan jajarannya kurang optimal dalam melakukan pengawasan,” tegasnya.

Bawaslu Maluku, kata Sulfiqar, harus melakukan pengawasan secara optimal. Bahkan pada hari pelaksanaan pencoblosan harus lebih dimaksimalkan lagi. Jika tidak dilakukan maka Bawaslu dan seluruh jajarannya hingga level terba¬wah tidak akan mengetahui pelang¬garan tersebut.

“Bawaslu jangan ber¬pemahaman sudah terjadi pelang¬garan baru melakukan pengawasan sebab itu sama saja tidak menda¬patkan sebuah bukti yang konkrit, karena tidak mungkin pelaku akan mengungkapkan secara detail pela¬nggaran yang sudah dilakukannya,” urainya.

Masih menurut Sulfiqar, Bawaslu Maluku dan jajaran seperti Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam maupun Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) harus melaku¬kan pengawasan sejak pemungutan suara ulang di SBT dan ini akan menjadi tolak ukur menuju pelaksanaan Pilkada putaran kedua nanti.

“Karakteristik Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau tentunya juga menghambat proses pengawasan namun untuk meminimalisir pelang¬garan maka Bawaslu Maluku harus mengoptimalkan pengawasan sejak saat ini. Jangan sudah terjadi pelanggaran baru Bawaslu turun melakukan pengawasan,” tegasnya mengingatakn. (*)