Politisasi PNS di SBT Sangat Terbuka

AMBON, INFO BARU - Semua pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) melakukan politisasi secara terang-terangan pada pemilihan umum Gubernur Maluku periode 2013-2018, guna memenangkan Bupati SBT Abdullah Vanath menjadi Gubernur Maluku.

Ironisnya, tidak ada satupun pejabat dan PNS yang mendapat teguran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Syarif Makmur maupun Kepala BKD Nurbandi Latarissa. Sebaliknya jika PNS maupun pejabat Eselon II dan III yang tidak mengikuti jejak Bupati SBT Abdullah Vanath akan dipindahkan di Kecamatan Teor.

Ratusan nama PNS yang hingga kini masih berada di atas meja Nurbandi Latarissa dan Syarif Makmur dalam waktu dekat akan dipindahkan di Kecamatan Teor yang yang identik sebagai kecamatan “buangan” bagi pejabat maupun PNS yang melawan Abdullah Vanath.

Upaya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten SBT untuk membersihkan pejabat yang tidak mendukung politik praktis memenangkan Abdullah Vanath dimutasi. Alasannya, sangat sederhana yakni menghasilkan pemerintahan yang kuat. Padahal kenyataan pejabat pemerintahan di Kabupaten SBT tidak melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjaka) Kabupaten SBT di bawah pimpinan Syarif Makmur, mereka diangkat berdasarkan hubungan keluarga atau atau pernah berjasa menjadi salah satu tim sukses pada Pemilukada Kabupaten SBT kemarin.

Seperti kasus pegawai Guru menjadi Camat dan Ajudan Bupati menjadi Camat di Kabupaten SBT dibawah pimpinan Abdullah Vanath, seperti Kasman Kalimangun Camat Teor dan Udin Wajo Camat Kilmuri sementara Ajudan Bupati Jafar Elsunan Camat Tutuktolu dan Arif Ely mejadi Camat Bula, yang sekarang jabatan baru Kepala Bagian (Kabag) Umum.

Sementara lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Fani Ambar dimutasikan ke Kecamatan Teor akibat orangtunya tidak mendukung Bupati Abdulah Vanath menjadi Gubernur Maluku pada Pemumutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Ita Wotu Nusa tersebut. (SAT)