Dugaan Korupsi Mega Proyek JMP, Pattiasina Belum Juga Bersuara ke Publik

AMBON, INFO BARU - Pengerjaan mega proyek jembatan merah putih (JMP) kembali disoroti. Betapa tidak, memasuki tenggak waktu peresmian sesuai agenda pada 2014 mendatang, proyek yang menelan anggaran ratusan miliar rupiah dari uang Negara tersebut, belum juga menunjukan progres.

Sebut saja, pengerjaan bentangan tengah JMP yang terkesan lamban diselesaikan. Padahal, untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut negara telah mengucurkan anggarannya ditahun 2013 sebesar Rp 190 miliar.

Ditengarai ada hal paling krusial menjadi alasan penghambatan penyelesaian proyek bentangan tengah JMP. Meskipun pihak TNI AL sempat mengkomplen ketinggian proyek tersebut, akan tetapi hal tersebut bagi Koordinator Forum Demokration Institute (FDI), Husein Pattimuhamu tidak rasional.

Kepada wartawan, Senin (24/9), Pattimahu mengatakan, sebelum mega proyek yang di gadang-gadang akan menjadi dambaan masyarakat di Kota Ambon ini dikerjakan, upaya konslutasi maupun pentahapan secara prosudural telah dilakukan.

"Persoalan bentangan tengah JMP bagi saya tidak hanya pada persoalan ketinggiannya sebagaimana dikomplain pihak AL. Tapi keterlembatan pengerjaan dikarena adanya persoalan krusial yang tidak mampu disampaikan kepada publik. Mega proyek seperti JMP telah lolos berbagai pentahapan, termasuk konslutasi ketinggian bentangan tengah itu sendiri," katanya.

Jadi pada prinsipnya, sebelum pekerjaan mega proyek itu diusulkan ke Kementerian PU dan DPR RI, segala hal yang menyangkut dampak positif dan negatifnya sudah final. Misalnya, hal-hal seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun persoalan lain yang nantinya akan menghambat proyek itu sudah selesai.

“Hemat kami, terkait masalah itu tentu tidak demikian, karena proyek dengan nilai anggaran sebesar itu, pasti sudah melalui banyak pentahapan sebelum diusulkan ke Kementerian PU dan DPR RI. Sungguh pekerjaan proyek JMP ini sangat comflikated, belum lagi ada indikasi gratifikasi yang melibatkan oknum anggota DPR RI, Dirjen Pembedaharaan dan Dirjen Bina Marga,” ungkapnya.

Tentunya, lanjut Pattimahu, masyarakat akan bertanya lewat hasil pengamatan mereka, kenapa JMP dalam pembangunannya tidak begitu progres seperti awal dikerjakannya. Dan yang nanti akan menimbulkan pertanyaan besar, kenapa proyek tersebut belum diselesaikan, mereka kembali mengusulkan anggaran tambahan.

Secara tegas, dia meminta kepada Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah IX Maluku-Maluku Utara, Jefry Pattiasina agar transparan kepada publik terkait kendala dan lambannya realisasi pengerjaan bentangan tengah proyek JMP itu.

"Persoalan ini membutuhkan sikap lantang dan transparan Pak Jefry Pattiasina kepada publik. Maksudnya, Pak Jefry harus menyampaikan kepada publik, kira-kira kendala yang paling subtansi itu apa, agar publik tidak menduga-duga. Karena untuk proyek bentangan tengah JMP itu, telah dikucurkan anggarannya di tahun 2013 sebesar Rp 190 miliar," katanya.

Disisi lain, FDI memberikan apresiasi yang tinggi bagi pihak-pihak yang terkesan membelah Kepala Balai Jalan dan Jembetan Nasional  Wilayah IX Maluku-Maluku Utara itu.

Menurutnya, wajar saja jika mereka membela Pattiasina, namun diharapkan pembelaan tersebut bukan atas dasar kepentingan. Justru FDI berharap agar pihak-pihak yang membela Pattiasina selama ini, bisa membuka komunikasi dan duduk bersama dengan yang bersangkutan, guna menyampaikannya ke publik.

“Kami sangat mengapresiasikan mereka, tapi tentunya kami juga berharap mereka bisa duduk bersama dengan Pak Jefry Pattiasina untuk menyampaikannya ke publik,” sarannya.

Ditambahkan, terkait berbagai dugaan korupsi di lingkup Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah IX Maluku-Maluku Utara, hingga kini Pattiasina belum juga bersuara ke publik.

Dia menilai, jika Pattiasina tidak melakukan tindakan yang berdampak terhadap penyelewengan anggaran ratusan miliar rupiah, maka sudah barang tentu dia harus bersuara ke publik. “Ya kalau Pak Jefry merasa tidak perna melakukan tindakan yang melanggar, kenapa dia tidak bersuara,” tanya Pattimahu. (TWN)