Ketua KNPI Maluku, Jangan Asal “Ngomong”
AMBON, INFO BARU - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD-KNPI) Provinsi Maluku, Bisry Sidiq Latuconsina diminta untuk tidak asal “ngomong” soal jalannya pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), 11 September kemarin.
Hal ini disampaikan, Koordinator Pemuda Maluku untuk Demokrasi, M. Ibrahim H kepada Info Baru, Senin (16/9) kemarin, menyusul adanya pernyataan Latuconsina yang mengatakan, seluruh Tim dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, harus legowo dalam menerima hasil PSU SBT.
Menurutnya, semua orang pasti bertindak legowo untuk menerima keadaan yang ada, namun kalau terdapat berbagai pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan, apakah mereka harus legowo untuk menerimanya.
“Setiap orang bisa saja legowo, tapi kalau masih ada pelanggaran dan kecurangan, apakah kita harus legowo juga,” tanya Ibrahim.
Ditanyakan, logowo yang dimaksud itu dalam prespektif yang bagimana, apakah legowo menerima hasil perolehan suara, ataukah legowo terhadap pelanggaran dan kecurangan.
“Sekarang saya mau tanya, kira-kira legowo yang dimaksudkan Ketua DPD KNPI Maluku itu dalam prespektif yang bagaiman. Ingat bahwa berbagai kecurangan di SBT itu harus diselesaikan berdasarkan aturan dan mekanisme,” jelasnya.
Diungkapkan, pada 11 September kemarin, Gubernur Maluku didampingi pihak Polda, Pangdam XVI Pattimura, Bawaslu Provinsi, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Maluku, termasuk DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, mendatangi Kecamatan Wiranama, dalam rangka memantau jalanya PSU.
Saat berada di Werinama, tidak terlihat saksi dari pasangan calon lain, dan Gubernur langsung bertanya kepada masyarakat setempat, kenapa tidak ada saksi dari pasangan calon lain. Jawab Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Werinaman, bahwa saksi lain, selain pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath-Martin J Maspaitella (DAMAI), yang datang di Werinama ditolok.
“Lantas dimana letak keadilan. Saya kira, ini hal-hal subtantif yang semestinya disuarakan DPD KNPI, selaku perpanjang tangan dari unsur pemuda, bukan sebaliknya mengajak masyarakat untuk legowo menerima perolehan suara yang ada,” tandasnya.
Hal lain yang dikritisi Ibrahim yakni, pernyataan Ketua KNPI terkait, seluruh unsur baik Tim Pemenangan maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk supporting, dengan cara memberikan pelajaran, informasi yang tidak menimbulkan polimik, dan berujung pada konflik kepentingan di daerah ini.
Memang diakui, PSU di SBT punya korelasi atau satu paket dengan Pilkada Maluku, tapi tanggapannya jangan terlalu berlebihan. “Jangan terlalu membesar-besarkan masalah,” katanya.
Bagi Ibrahim, menyampaikan berbagai pelanggaran dan kecurangan, baik melalui media masa, Panwas, Bawaslu, KPUD, hingga Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan tindakan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat.
“Sehingga itu, kita harus membedakan mana legowo dan mana kecurangan. MK banyak sekali menggelar sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, karena ditemukan berbagai pelanggaran,” tutup dia. (TWN)
Hal ini disampaikan, Koordinator Pemuda Maluku untuk Demokrasi, M. Ibrahim H kepada Info Baru, Senin (16/9) kemarin, menyusul adanya pernyataan Latuconsina yang mengatakan, seluruh Tim dan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Maluku, harus legowo dalam menerima hasil PSU SBT.
Menurutnya, semua orang pasti bertindak legowo untuk menerima keadaan yang ada, namun kalau terdapat berbagai pelanggaran maupun kecurangan yang dilakukan, apakah mereka harus legowo untuk menerimanya.
“Setiap orang bisa saja legowo, tapi kalau masih ada pelanggaran dan kecurangan, apakah kita harus legowo juga,” tanya Ibrahim.
Ditanyakan, logowo yang dimaksud itu dalam prespektif yang bagimana, apakah legowo menerima hasil perolehan suara, ataukah legowo terhadap pelanggaran dan kecurangan.
“Sekarang saya mau tanya, kira-kira legowo yang dimaksudkan Ketua DPD KNPI Maluku itu dalam prespektif yang bagaiman. Ingat bahwa berbagai kecurangan di SBT itu harus diselesaikan berdasarkan aturan dan mekanisme,” jelasnya.
Diungkapkan, pada 11 September kemarin, Gubernur Maluku didampingi pihak Polda, Pangdam XVI Pattimura, Bawaslu Provinsi, Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Maluku, termasuk DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, mendatangi Kecamatan Wiranama, dalam rangka memantau jalanya PSU.
Saat berada di Werinama, tidak terlihat saksi dari pasangan calon lain, dan Gubernur langsung bertanya kepada masyarakat setempat, kenapa tidak ada saksi dari pasangan calon lain. Jawab Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) Werinaman, bahwa saksi lain, selain pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath-Martin J Maspaitella (DAMAI), yang datang di Werinama ditolok.
“Lantas dimana letak keadilan. Saya kira, ini hal-hal subtantif yang semestinya disuarakan DPD KNPI, selaku perpanjang tangan dari unsur pemuda, bukan sebaliknya mengajak masyarakat untuk legowo menerima perolehan suara yang ada,” tandasnya.
Hal lain yang dikritisi Ibrahim yakni, pernyataan Ketua KNPI terkait, seluruh unsur baik Tim Pemenangan maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk supporting, dengan cara memberikan pelajaran, informasi yang tidak menimbulkan polimik, dan berujung pada konflik kepentingan di daerah ini.
Memang diakui, PSU di SBT punya korelasi atau satu paket dengan Pilkada Maluku, tapi tanggapannya jangan terlalu berlebihan. “Jangan terlalu membesar-besarkan masalah,” katanya.
Bagi Ibrahim, menyampaikan berbagai pelanggaran dan kecurangan, baik melalui media masa, Panwas, Bawaslu, KPUD, hingga Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan tindakan pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat.
“Sehingga itu, kita harus membedakan mana legowo dan mana kecurangan. MK banyak sekali menggelar sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, karena ditemukan berbagai pelanggaran,” tutup dia. (TWN)
Posting Komentar untuk "Ketua KNPI Maluku, Jangan Asal “Ngomong”"