Tim Pemekaran Provinsi Tenggara Raya, Tetap Gelar Deklarasi

AMBON, INFO BARU - Sekretaris Pemekaran Wilayah Provinsi Tenggara Raya, Noke Rahakbauw menegaskan, meskipun DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku tidak meresponi surat audance yang sudah dilyangkan kepada mereka, namun pihaknya tetap menggelar deklasi pemekaran. Deklarasi tersebut direncanakan akan beralngsung pada tanggal 13 September mendatang.

“Meskipun DPRD dan Pemda Maluku tidak meresponi surat audance yang telah kami layangkan, namun kami tetap melakukan deklarasi pemekaran. Kita akan melakukan deklarasi bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Lapangan Merdeka Ambon. Rencana ini akan berlangsung pada tanggal 13 September,” tegasnya.

Menurutnya, terkait deklarasi ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan seluruh tokoh, baik sesepu, pemuda, mahasiswa dan masyarakat Tenggara Raya di Kota Ambon.

Sementara menyangkut persiapan, kata Rahakbauw, sudah mencapai 60 persen, yang sisanya tinggal menunggu kesepakatan dan restu dari pemerintah daerah saja.

“Kita sudah siap 60 persen, tinggal menunggu restu dan kesepakatan dari pemerintah daerah saja,” bebernya.

Rahakbauw juga merasa kesal dengan sikap yang ditunjukan oleh DPRD Maluku, karena sudah beberapa kali mereka bertandang ke gedung tersebut, untuk melakukan audance bersama para wakil rakyat itu, namun tidak perna diresponoi secara baik.

Padahal mereka sudah melakukan proses berdasarkan mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah, yakni dengan cara memasukan surat audance dan beberapa diantaranya lagi.

“DPRD Maluku seakan menutup mata dari kami, padahal pada tanggal 28 Agustus lalu, kami telah memasukan surat audance untuk melakukan hearing bersama mereka terkait proses pemekaran, namun sampai saat ini tidak ada itikad baik dari mereka. Jujur kami sangat meresa tidak dihargai,” jelasnya.

Kemudian pada hari ini (Kemarin-Red), pihaknya kembali mendatangi gedung tersebut, namun dikabarkan seluruh anggota DPRD Maluku tidak berada di tempat, konon katanya, mereka sedang berangkat ke Jakarta untuk memasukan rekomendasi terkait karateker.

“Saya kira ini adalah hal yang sangat lucu, karena 45 orang anggota DPRD Maluku pergi ke Jakarta hanya untuk mengurus sebuah surat rekomendasi. Ini kan tindakan yang hanya menghambur-hamburkan uang daerah,” katanya.

Bayangakn saja, sambung dia, kalau 45 wakil rakyat itu ke Jakarta untuk mengurus satu buah surat, kira-kira berapa anggaran yang dikeluarkan. “Coba bayangkan, mudah-mudahan ini hanya perkiraan kita saja, tapi kalau benar semuanya berangkat, maka begitu banyak uang daerah yang dihamburkan,” tandasnya.

Dia mengakui, kalau hal ini hanya perkiraannya saja, namun setalah pihaknya ke DPRD Maluku dan melihat seluruh anggota DPRD Maluku tidak berada di tempat, membuat mereka semakin yakin bahwa, benar kalau para wakil rakyat itu berada di Jakarta untuk mengurus satu buah surat rekomendasi.(TWN)
HUT SMAN 1 Masohi, Alumni 1998 Serahkan Bantuan

Masohi-Perayaan HUT SMAN 1 Masohi ke 50 melibatkan semua alumni yang pernah duduk di bangku sekolah setempat para alumni, memberikan berbagai macam cinderamata untuk membantu proses belajar mengajar.

Khusus alumni 1998 di perayaan HUT SMAN 1 Sabtu (7/9), menyerahkan satu unit infocus untuk membantu proses pengembangan dunia pendidikan di sekolah setempat.

Bantuan infocus itu diserahkan langsung oleh ketua angkatan 1998 Godlif Saiya kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Masohi.

Turut hadir dalam perayaan ini Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah Rudolf Lailossa yang juga alumni SMAN 1 Masohi mengaku, disadari sungguh melihat masih banyak kekurangan pada SMAN 1.

“Karena itu, kami yang merupakan bagian dari alumni akan terus memperhatikan kebutuhan untuk menunjuang pendidikan di sekolah yang telah membesarkan kami ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya kami kepada para guru yang telah mendidik kami,” pungkasnya. (*)