Karateker Gubernur Maluku, Harus Anak Daerah

AMBON, INFO BARU - Berbagai kalangan masyarakat di Maluku mendukung sepenuhnya jika Karateker Gubernur Maluku adalah anak asli daerah. Mereka memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Gamawan Fauzi, untuk melantik anak asli daerah yang nantinya akan bertindak sebagai karateker.

Bentuk apresisasi ini ditunjukan salah satu tokoh masyarakat, Ibrahim Sangadji. Menurutnya, pantas jika Gamawan Fauzi harus melantik anak asli daerah, karena hanya anak asli daerah yang tauh seluk beluk adat istiadat serta berbagai kearifan lokal di Maluku.

“Pandangan ini tidak bermaksud mendikotomikan, antara anak asli daerah dan luar daerah, tapi bagaimana membangun komunikasi sosial dalam prespektif kebangsaan nasional yang bersifat kedaerahan,” Ujar Sangadji kepada wartawan di Ambon, Kamis (10/10) kemarin.

Ia berasumsi, masyarakat Maluku tak perlu terhegemoni pada proses politik yang hingga kini belum menemukan titik terangnya. Hal penting yang harus diprioritaskan yakni Karateke.

Dikatakan, proses politik saat ini terkesan tumpang tindi, dimana variable-variable yang digunakan hanyalah menguntungkan kepentingan golongan, kelompok maupun pribadi, sehingga tidak menguntungkan posisi daerah.

Sehingga, perlu dukungan dari semua elemen mayarakat Maluku, agar daerah ini dipimpin oleh anak asli  dan bukan orang luar. Lanjutnya, Maluku baru bangkit dari sebuah keterpurukan sosial.

Jika Maluku dimpin oleh pejabat dari luar daerah, maka dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Dimana pejabat tersebut harus memahami kondisi ke-Malukuan hari ini. Minimal pejabat itu harus mengetahui refernce (Pengetahuan) tentang Maluku, karena itu adalah variable pendukung.

“Apa yang saya suarakan hari ini, mungkin sama dengan Bapak-bapak yang duduk di Gedung DPRD Maluku. Intinya kami tidak ingin ada orang luar yang datang untuk mengeksploitasi daerah ini. Yang diinginkan masyarakat Maluku adalah pejabat yang punya komitmen dan tidak mementingkan diri sendiri,”tandasnya.

Sebagai putra daerah, Sangadji merasa punya tanggungjawab moral untuk melihat daerah ini dimasa mendatang.

“Jika kita bicara mengenai kepentingan daerah, maka hal tersebut tidak terlepas dari prespektif nasionalisme. Karena persoalan ini, sama sekali tidak mengdikotomi orang di luar daerah. Artinya kita punya Undang-undang tentang Otonomisasi Daerah,”jelasnya tegas.

Pada prinsipnya, jika ingin melihat Maluku maju dan lebih baik, maka daerah ini harus dipimpin anak daerah. (MEL)