Pemkab SBB Diduga Sunat Kekurangan CPNS Rp 6 Miliar

AMBON, INFO BARU - Satu lagi dugaan kejahatan yang dilakukan pihak Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Kali ini kasus dugaan korupsi kuat dugaan dilakukan dengan modus menyunat gaji kekurangan 209 CPNS TMT 2011.

Informasi yang diperoleh Koran ini dilingkup Pemkab SBB kemarin menyebutkan, gaji kekurang 209 CPNS TMT 2011 itu seharusnya yang sekitar dibayar dua tahun (24 bulan).

Tapi anehnya pihak Pemkab SBB hanya membayar kekurangan kepada 209 CPNS TMT 2011 itu hanya enam bulan saja.

Rinciannya, gaji kekurangan yang dibayar hanya enam bulan baru di 2013 untuk 209 CPNS yang telah mengantongi SK 80 persen itu atau TMT 2011, satu bulan dibayar sesuai gaji pokok misalnya Rp 1.600.000 / bulan, maka untuk total enam bulan masing-masing dari 209 CPNS itu mendapatkan Rp 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Padahal jika 24 bulan dibayar sepenuhnya oleh pihak Pemkab SBB maka 209 CPNS ini masing-masing bisa mendapatkan hak mereka yakni Rp 38.400.000 (tiga puluh delapan juta empat atus ribu rupiah) per CPNS.

Tapi gaji kekurangan 209 CPNS itu Pemkab SBB hanya mengeluarkan anggaran Rp 2 miliar lebih. Padahal anggaran untuk pembayaran gaji kekurangan kepada 209 CPNS TMT 2011 itu, telah dialokasikan anggaran mencapai 8 miliar lebih.

Sayangnya dana Rp 8 miliar lebih itu tidak dibagikan seluruhnya kepada 209 CPNS SBB TMT 2011 tersebut, dan diduga kuat sebagain besar dananya telah disunat pihak berkompeten di tubuh Pemkab SBB.
Betapa tidak dari 209 CPNS TMT 2011 ini jika semuanya dibayar sesuai TMT 2011 yang harusnya dua tahun (24 bulan) tersebut, tiap orang bisa mendapat Rp 38.400.000.

Kuat dugaan dana yang disunat pihak Pemkab SBB masing-masing gaji kekurangan mencapai Rp 28.800000 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga total anggaran milik 209 CPNS TMT 2011 itu yang diduga diselewengkan oleh pihak Pemkab SBB mencapai Rp 6 miliar lebih.

Pasalnya, hanya enam bulan gaji kekurangan 209 CPNS TMT 2011 itu yang dibayar, sementara sisa 18 bulan entah mengalir kemana dan sebenarnya digunakan untuk apa oleh Pemkab SBB.

Hingga berita ini naik cetak pihak Pemkab SBB dalam hal ini Perbendaharaan Keuangan Daerah SBB belum berhasil dimintai keterangan. (MAS)