Patriarki, Momok Bagi Kaum Perempuan

AMBON, INFO BARU-Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku, Lusia Peilouw, mengatakan patriarki adalah momok atau budaya yang sangat mayoritas. Budaya patriarki itu terbentuk untuk mengaburkan eksistensi kaum perempuan dihadapan publik.

“Budaya patriarki itu adalah momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, sehingga membuat kaum laki-laki leluasa dalam menyingkirkan kepentingan perempuan,” kata Peilouw saat menyampaikan materinya dalam diskusi perempuan yang digelar oleh, HMI, IMM, KNPI, GMKI dan LAPPAN Maluku, di Gedung PKK Provinsi Maluku, Senin (26/11) kemarin.

Menurutnya, budaya patriarki itu muncul saat laki-laki bertindak sebagai kepala rumah tangga, dan saat itu pulah patriarki menjadi momok yang selalu menempatkan perempuan pada wilayah domestik.

Konsekuensi dari persoalan tersebut yakni perempuan mendapat porsi kerja sebagai pengurus rumah tangga, mulai dari mengurus anak, menyediakan kebutuhan makan, pakaian, kesehatan dan pendidikan.

Pola pembagian peran ini pada akhirnya membentuk kebiasaan yang selalu dipraktekan oleh masyarakat. “Dari struktur inilah kemudian mengkonstruksi mind-set, bahwa perempuan hanya bisa eksis di wilayah domestik atau urusan rumah tangga. Bahkan dari kondisi ini juga, langka perempuan kemudian tertutup dalam dunia perpolitikan di Indonesia.” terangnya.

Dalam materi yang dijelaskan, perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, dimana semua orang mengenyam pendidikan yang sama. Namun dalam peran birokrasi atau politik, laki-laki lebih banyak diberikan kesempatan.

“Perempuan sangat sulit untuk naik sampai ke puncak, atau top position. Kita hanya bisa melihat posisi teratas, namun tidak bisa meraihnya,” katanya.

Dia mengatakan, perempuan jangan selalu dianggap lemah dalam persoalan politik, karena biar bagaimanapun perempuan telah berpartisipasi dalam memperjuangkan negara saat melawan kolonialisme di awal dekade 1900.

Menyikapi kondisi tersebut, dia mengajak perempuan untuk berperan aktif dalam meraih mimpi mereka di perhelatan April 2014 mendatang.

“Dalam pesta demokrasi 2014 mendatang, ada sekian banyak perempuan yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT), sebagai caleg, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPD maupun DPRD di kabupaten/kota,” ungkapnya.

Diharapkan, dari sekian banyak caleg perempuan tersebut, kaum perempuan bisa memanfaatkan perannya secara signifikan untuk merebut kursi di parlemen.

Ia tidak berharap, posisi perempuan dalam DTC hanya menjadi politisi gender. Artinya perempuan tidak boleh diposisikan sebagai caleg untuk memenuhi syarat 30 persen partai politik saja, tapi harus konsisten untuk meraih kursi di DPR.

“Dari sisi kuantitas perempuan sangat dominan. Tapi itu bukan barometer bagi perempuan, karena yang harus menjadi terget adalah kualitas, sehingga kepentingan perempuan diparlemen bisa diperjuangkan,” tegasnya.

Dia juga mengajak perempuan untuk terlibat secara prkatis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu perempuan harus mengawal proses perhitungan suara, karena situasi seperti itu sangat berpotensi untuk mencurangi suara perempuan di lembaga penyelenggara. (TWN)