Anggota DPRD Malteng Gagal

MASOHI, INFO BARU -- Ketua Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (PUKAT ERAM), Fachry Asyathry, kepada Info Baru di Masohi Senin (2/12) di Masohi, mengkritik kinerja para anggota DPRD kabupaten Maluku Tengah.

Fahri menilai, para wakil rakyat DPRD Malteng yang kini masih aktif itu kini siap untuk bertarung di pemilihan legislatif 2014 sudah tidak layak lagi untuk dipilih rakyat Malteng.

Pasalnya, para anggota DPRD Malteng selama menduduki kursi parlement selama ini gagal secara kolektif lantaran tidak mampu menyambung lidah rakyat malteng secara kolektif sehingga kemiskinan masih mendera para penghuni Bumi Pamahanunusa.

“Sudah berapa banyak produk hukum yang dihasilkan dalam kurun waktu 4,5 tahun ini sejak terpilih menjadi wakil rakyat? Bukankah untuk masa reses, rapat-rapat bahkan jaring aspirasi DPRD kepada Rakyat dihasilkan oleh uang rakyat? lalu apa dan mana hasilnya?,” sentilnya.

Fungsi legislator kata Fahri, tidak dijalankan sesuai khittah atau cita-cita sebenarnya, dan hal itu bisa dilihat saat sidang di gedung DPRD Malteng untuk urusan rakyat, malahan para wakil rakyat itu hanya bisa tidur pulas di kursi rakyat.

Padahal penghasilan yang diperoleh dalam sebulan sudah lumayan belum lagi ditambah penghasilan dari luar.

Fahri menukik, dana jaring aspirasi masyarakat dalam satu tahun anggaran hingga dua kali diperuntukan untuk membayar para wakil rakyat Malteng.

Namun sekali jaring aspirasi masyarakat pra pembahasan APBD nilainya mencapai Rp 10 juta hingga Rp 15 juta.

“Dalam setahun ada Rp 650.000.000 dana yang disiapkan untuk rakyat. dana itu untuk uang makan, uang transportasi, uang sound sistem, dan uang transport peserta,” ungkapnya.

Anehnya lanjut Fahri, sejumlah dana tersebut jarang atau tidak pernah diinformasikan kepada rakyat Malteng.

Bukan hanya itu kata Fahri, sebagai persiapan diri menjelang Pileg 2014 para wakil rakyat Malteng itu juga telah menganggarkan melalui APBD 2013 biaya cetak Baliho, spanduk/alat peraga kampanye, dengan modus dipajang misalnya untuk ucapan selamat menyambut hari-hari besar nasional maupun hari besar keagamaan yang nilainya mencapai Rp.350.000.000.

Kata dia, strategi ini berjalan hingga sekarang  dan tidak heran para anggota DPRD Malteng itu kini siap bertarung kembali di Pileg 2014 setelah mengantongi berbagai dana taktis yang diperoleh dari duit rakyat telah dinikmati secara pribadi.

“ini bentuk pemiskinan terhadap rakyat Malteng. Karena uang rakyat digunakan untuk kepentingan politik pribadipara anggota  DPRD Malteng. Sangat buruk moral para anggota DPRD Malteng itu,” kritiknya.

Bahkan, setiap tahun para wakil rakyat Malteng itu mengikuti bimbingan teknis dan kunjungan kerja keluar daerah, tapi Pendapatan Asli Daerah Malteng tetap saja kecil atau tidak naik.

Padahal setiap reses ada aspirasi rakyat yang telah disampaikan kepada para anggota DPRD, tapi giliran saat pembahasan Ranperda APBD, asiprasi rakyat itu tidak disampaikan sebenarnya dalam forum terhormat di balai rakyat Mateng.

“Setiap tahun Rancangan Peraturan Daerah untuk APBD telah selesai dibuat oleh Pemerintah Daerah, barulah DPRD mengoreksi sesuai dengan selera dan kepentingan masing-masing. kemudian ditetapkan melalui paripurna. itu pun diwarnai dengan aksi tidur dalam ruang paripurna. Kalau pun dalam pembahasan APBD, ada anggota DPRD yang ngotot maka itu hanya dinamika forum, yang memang sudah disetting agar menciptakan kesan seolah-olah mereka berpihak kepada kepentingan rakyat, padahal tidak. Ketika hajatnya sudah terpenuhi maka pasti langsung diam,” sergahnya.

Ditambahkan, anggota DPRD Malteng hanya jadi tameng Pemerintah Kabupaten Malteng belaka, lantaran ke-35 anggota DPRD itu tidak mempunyai bobot intelektual, buktinya sampai saat ini tidak mempunyai staf ahli termasuk tidak perpustakaan, apalagi mengawal kinerja pemerintah.

“Rakyat tetap menjerit karena pemiskinan, sebaliknya 35 anggota DPRD Malteng itu tetap senang,” pungkasnya. (HAS)