Gelar Rapat PSU, KPU-Polda Maluku Diminta Ekstra Ketat

AMBON, INFO BARU - Sejumlah anggota DPRD Maluku meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada serta Aparat Kepolisian Dearah (Polda) Maluku untuk proaktif dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat persiapan pemungutan suara ulang (PSU) di ruang paripurnah DPRD Maluku, Senin (25/8) kemarin.

Menurut salah satu anggota DPRD Maluku, Everd Kermite, bahwa KPU Maluku harus benar-benar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

“Saya kira KPU Maluku harus tegas dan respon terhadap berbagai masalah yang saat ini terjadi di Seram Bagian Timur (SBT). Keberhasilan Pilkada tidak terlepas dari tanggunjawab pihak penyelenggara,” katanya.

Bahkan dia minta KPU Maluku untuk menjawab, apakah PSU di SBT yang rencananya akan digelar pada 11 September 2013 mendatang, dapat berjalan dengan aman dan lancar.

Kata dia, masalah DPT dan keamanan di daerah setempat adalah masalah serius, yang harus disikapi secara serius, karena bila dibiarkan seperti itu takutnya akan menimbulkan masalah baru.

“KPU Harus tegas, kalau memang PSU bisa dijalankan pada tanggal 11 September mendatang, maka pihak KPU harus menyelesaikan berbagai persoalan yang saat ini belum ditemukan titik terangnya. Dan kalau memang tidak bisa, maka solusi terbaiknya adalah menundanya,” tandasnya.

Ia juga meminta aparat kepolisian dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku untuk tegas dan pekah dalam melihat berbagai tindakan yang melanggar hukum di daerah tersebut.

Karena pada beberapa hari kemarin, pihaknya mendapat laporan, kalau Wakil Bupati SBT, mengumpulkan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beserta PNS-nya di salah satu ruang aula sekolah.

Dalam pertemuan tersebut yang bersangkutan mengajak seluruh SKPD dan PNS untuk memilih pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath-Martin Jhonas Maispattela (DAMAI).

Bahkan ada salah satu peserta yang menyampaikan pendapatnya “Mari kita tunjukan kepada MK, bahwa pasangan DAMAI benar-benar menang di SBT”.

“Ini adalah tindakan yang melanggar hukum, karena ada pejabat negara yang secara terang-terangan terlibat melakukan politik praktis. Bawaslu harus bertindak tegas berdasarkan hukum dan aturan undang-undang yang beraluku,” desaknya.

Sementara itu, Habiba Pellu memberikan apresiasi positif terhadap aparat kepolisian, karena telah menjalankan tugasnya secara maksimal, meskipun terlihat ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Dia yakin dan percaya bahwa Kapolda dan jajarannya bisa mengamankan kondisi di daerah tersebut.

“Saya yakin bahwa Pak Kapolda dan seluruh jajarannya bisa mengamankan kondisi disana. Tapi saya sarankan untuk lebih proaktif lagi, karena tifekal masyarakat yang ada di kampung-kampung, kalau terlibat baku hantam resikonya sangat besar. Masyarakat di daerah-daerah itu dendamnya sangat kental. Nah kalau hal ini biarkan maka, akan meninggalkan bekas bagi mereka,” katanya.

Diluar dari pada itu, dia meminta seluruh kandidat maupun timsusnya untuk memberikan pelajaran politik bagi pendukungnya. Mungkin dengan cara seperti ini, masyarakat akan tahu dan sadar hukum.

“Terlepas dari peran aparat kepolisian dan KPU Maluku, kandidat dan para timsusnya diharpkan dapat memberikan pelajaran politik bagi para pendukung dan simpatisannya,” (*)