Demo GMNI untuk Amankan Kepentingan Tertentu

AMBON, INFO BARU -- Aksi demonstrasi dilakukan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Kamis 27 Nopember 2013, di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku menuntut majelis hakim menghukum berat mantan Wakil Bupati Aru, Umar Djabumona terkait kasus dugaan korupsi dana MTQ ke-XXIV provinsi Maluku tahun 2011 1,7 miliar, aksi tersebut ditentang oleh Tokoh Pemuda asal Kabupaten Aru.

Lantaran aksi demo GMNI yang dikordinir Anthony Hendrik itu dinilai sarat kepentingan atau hanya sebatas mengamankan kepentingan piha-tertentu di kabupaten Aru.

Tokoh Pemuda Aru yang menentang aksi GMNI diantarannya, Recky Bothmir dan A. Darakay menyatakan, aksi demo GMNI tersebut hanya sekedar mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Aru, tapi telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu.

Bothmir dan Darakay menuding kalau aksi demo yang dilakuan GMNI adalah gerakan titipan yang diselubungi kepentingan politik tertentu.

“Aksi demo GMNI itu dengan mengatasnamakan masyarakat Aru itu bohong besar. Karena mereka yang melakukan aksi itu memiliki maksud tertentu. aksi demo itu hanya titipan dari pihak tertentu tak lain untuk lebih memperkeruh kondisi di kabupaten Aru,” tandasnya.

Menurut Bothmir dan Darakay, demo GMIN tersebut hanya untuk mengamankan kepentingan politik carateker Bupati Kepualuan Aru,  GAA Gainau (mantan Sekda Kabupaten Aru-Red).

Bothmir dan Darakay menyarankan kepada GMNI agar tidak menjadikan institusi yang menaungi elemen intelktual didalamnya itu, semata-mata untuk menganmankan kepentingan politik semata.

“Seharusnya GMNI itu independen. Jangan dijadikan sebagai lembaga untuk mengamankan kepentingan elit tertentu. Dan aksi yang dilakukan GMNI untuk menuntut JPU Kejati Maluku dan PN tpikor Ambon adalah tindakan yang tidak etis. Karena wilayah tersebut adalah ranah hukum bukan urusan GMNI,” ketus Bothmir.

Bahkan ia mengatakan, soal kasus Umar Djabumona sedang diproses di pengadilan tipikor Ambon. “Aneh, proses hukumnya masih tetap berjalan. Tapi mengapa GMNI mengintervensi jaksa dan hakim. Serahkan saja kepada mereka yang lebih berwenang dengan masalah ini biarkan JPU dan majelsi hakim menjalankan tugas mereka,” tandasnya. (MAS)