Caleg Harus Hindari Money Politik-Black Campaign

AMBON, INFO BARU--Menjelang Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) yang sediahnya akan berlangsung pada April 2014, setiap Calon Anggota Legislatif (Caleg) diminta untuk tidak melakukan politik uang (money politik) dan kampanye hitam (Black Campaign)

Caleg tidak boleh melakukan money politic dan black campaign pada saat Pileg nanti. “Saya harap mereka (Caleg-red) tidak melakukan politik uang untuk mengumpulkan suara” ujar salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Muhammad Nuh kepada Info Baru, Selasa (28/1) kemarin.

Dia mengingatkan masyarakat, untuk tidak terpancing dengan banyaknya aksi money politik dan black campaign yang nantinya akan terjadi di Kota Ambon dan Maluku pada umumnya.

“Menjelang pelaksanaan pemilihan Caleg yang tinggal beberapa bulan lagi, para kader partai politik, yang sudah terdaftar sebagai calon wakil rakyat diminta untuk tidak melakukan politik uang dan aksi black campaign,” pintahnya.

Meskipun persaingan pada Pileg nanti akan sengit, tapi setiap caleg harus memberikan pencerdasan politik yang baik dan tidak melawan aturan main. Perlu diingat bahwa penerima dan pemberi uang dalam Pemilu nanti akan dikenakan sanksi.

Menurutnya, untuk memikat hati rakyat dan meraih simpati mereka, caleg masih memiliki banyak cara dan bukan melakukan dua hal dtersebut. “Membagi-bagi uang itu bukan cara yang pas untuk mencerdaskan bangsa. Masih ada banyak cara untuk dilakukan oleh setiap caleg,” terangnya.

Lanjutnya, sudah seharusnya para caleg di Maluku mengkampanyekan proses demokrasi yang baik kepada masyarakat. Pada prinsipnya politik kali ini harus benar-benar berkualitas dan bermartabat.

Selain menghindari politik uang dan kampanye hitam, caleg juga diminta untuk menghindari politik transaksional. Pemilu 2014 sudah semakin terasa. Seiring pelaksanaan pesta demokrasi sudah tinggal beberapa bulan, maka ia menyeruhkan seluruh caleg agar menolak terjadinya politik Transaksional.

Saat ini kondisi dan situasi dunia politik sangat jauh dari subtansi, yakni budaya transaksional antara calon legislative dengan masyarakat dalam penggalangan dukungan sudah mencapai titik yang memprihantinkan.

Pantauan lapangan, saat ini masyarakat kurang diajak untuk melihat figur maupun program kerja yang ditawarkan caleg, tetapi lebih bersikap transaksional. “Hal ini sangat membahayakan demokrasi kita. Konfigurasi politik terus berlanjut dan menjadikan kekuatan uang sebagai penentu,” cetusnya.

Katanya, jika hal ini tidak disikapi secara bersama, maka para legislatif yang terpilih akan berhianat pada rakyat dan orientasinya hanya kepentingan sesaat. “ Ia hanya bisa mementingkan pribadi dan golongan,” jelasnya.

Fonemena politik saat ini, caleg hanya bisa mengandalkan atribut seperti baliho dan spanduk, tetapi miskin gagasan di dalam berintraksi dengan masyarakat. Apalagi saat ini para penyelenggara juga tidak berintegritas, sehingga akan semakin menghancurkan sistem demokrasi.

“Subtansi demokrasi kita harus terwujud. Seluruh caleg dan partai politik harus menjadi pilar utama untuk pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, adil dan bermartabat,” tutupnya. (TWN)