Fraksi Demokrat Siap Temui Mendagri

AMBON, INFO BARU--Fraksi Demokrat DPRD Maluku siap menemui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi terkait surat usulan pelantikan pasangan Said Assagaff-Zeth Sahuburua selaku Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pilkada putaran kedua.

Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Maluku Melki Frans kepada wartawan kemarin menegaskan, keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI) belum ada kaitannya atas gugatan pasangan calon dari jalur independen Jack Noya-Adam Latuconsina terhadap KPU Provinsi Maluku yang telah dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar.

Terkait hal tersebut Frans menyatakan, Fraksi Demokrat dan Fraksi PDI Perjuangan belum setuju untuk menindaklanjuti surat usulan pelantikan Said-Zeth yang diajukan KPU Maluku ke Mendagri di Jakarta.

Frans turut menyayangkan, adanya pendapat atas keputusan DKPP-RI tidak berpengaruh terhadap hasil pilkada Maluku putaran kedua 2013 yang dimenangkan pasangan Said-Zeth.

”Kalau KPU bilang keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak berpengaruh itukan pendapat mereka," tutur Frans.

Diharapkan, semua pihak dapat menghormati proses persidangan Komisioner KPU dan Bawaslu provinsi Maluku yang sementara masih berlangsung di DKPP hingga nanti dinyatakan berakhir dan punya keputusan final.

Menurut Frans, keputusan PTUN tetap memiliki nilai dan hal itu dapat dibuktikan dengan KPU pusat pernah dua kali berturut-turut  mengubah keputusannya dan dan nbsp, dengan memasukkan PBB dan PKPI sebagai parpol peserta pemilu 2014, pasca menyatakan dua partai itu tidak lolos verifikasi.

"Dengan landasan tersebut, artinya PTUN tetap punya pengaruh terhadap keputusan-keputusan lembaga negara. Karena itu semua pihak sebaiknya tidak mengeluarkan pernyataan yang membohongi rakyat. Sebaiknya menunggu keputusan final di DKPP-RI," anjurnya.

Frans mengatakan, Mendagri tentunya sangat mempertimbangkan persoalan-persoalan hukum apalagi menyangkut dengan masalah administrasi negara.

”Sehingga semua pertimbangan harus diberikan secara jujur oleh lembaga ini, atas nama rakyat kepada pemerintah dalam hal ini Presiden dan Mendagri,” tandasnya. (MAS)