Korupsi Menghambat Pembangunan di Maluku

AMBON, INFO BARU--Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat daerah termasuk di Provinsi Maluku hal itu telah menyebabkan pembangunan di ini mengalami jalan buntu.

Pasalnya, pemimpin tidak menunjukan kepiawaian untuk memajukan daerah, namun justru terjebak dengan sejumlah mega proyek yang dikelola hingga merugikan negara miliaran rupiah.

Menanggapi problem tersebut salah satu Pengusaha dan Tokoh Pemuda Maluku Sanadjihitu Tuhuteru, kepada Koran ini Minggu (16/2) menyatakan, lambannya pembangunan di suatu daerah termasuk di Maluku, lantaran para pejabat tidak sehat dalam mengelola anggaran.

“Dampaknya cukup luar biasa ketika korupsi anggaran tidak digunakan sesuai dengan belanja pembangunan secara idealnya. Akibatnya, rakyat menjadi korban hingga jatuh miskin dan daerah semakin terisolir,” tandas Tuhuteru.

Menurut Tuhuteru, karakter pemimpin yang bermental korup sudah seharusnya tidak perlu dipertahankan memimpin daerah apalagi menahkodai sebuah jabatan dinas terkait.

Dikatakan, kiprah kewenangan yang dimiliki bergeser ke disfungsi jabatan yang tidak sesuai dengan tupoksi kerja pemerintahan, sehingga endingnya berdampak sistemik terhadap efek pembangunan yang destruktif.

Pengusaha Muda ini mengkritik, potret penegakan hukum di Maluku masih dianggap tebang pilih. Dam sangat sulit jika pelaku pejabat korup yang melakukan mark-up anggaran yang masih berkuasa atau bahkan orang-orang dekat sang penguasa maka tetap kebal hukum.

“Secara otomatis akan kebal terhadap proses hukum atau paling tidak terjadi transaksi jual-beli kasus untuk melindungi dan menyelamatkan para pelaku korup yang notabenenya orang dekat penguasa,” ungkapnya.

Menurut dia, noda hitam atas problem hukum seperti ini akan bermuara pada kesenjangan sosial masyarakat di tingkat bawah, sementara penguasa dan pejabat elite di daerah hidup bergelimpangan dengan cara instan dan hedonis di balik kesemrawutan pembangunan yang tidak jelas arah kemajuannya.

Ia mencontohkan, belakangan sejumlah mega korupsi yang ikut menyerat nama besar pejabat di daerah seperti Korupsi di RSUD Haulusy Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku, Korupsi yang menyeret nama Bupati di SBT, termasuk Korupsi di Maluku Tengah, adalah sejumlah noda pejabat yang hingga kini masih memerintah dimana telah melakukan tindakan penyelewengan anggaran di Maluku.

“Hukum tidak lagi seperti panglima namun sisi lain ia adalah macan ompong untuk menghukum dibanding penguasa yang semakin taring dan tajir memainkan proyek daerah untuk memepertahankan kekuasaannya. Tinggal memperkuat peran stakeholder dan masyarakat agar mengawal dan memerangi korupsi di Maluku secara kolektif,” pungkasnya. (SAT)