Pembangunan JMP tidak Lagi Bermasalah dengan TNI-AL

AMBON, INFO BARU--Tarik ulur terkait proyek pembangunan Jembatan Merah Putih (JMP) yang menghubungkan Galala-Poka kawasan teluk dalam Pulau Ambon yang selama ini menjadi perdebatan di tengah publiuk Maluku hal tersebut kini tidak lagi bermasalah dengan pihak TNI Angkatan Laut (AL).

Menurut Sekretaris Daerah Maluku Ros Far Far yang dikonfirmasi wartawan di Rabu (19/2) kemarin mengatakan, kalau ketinggian jembatan yang dipersoalkan TNI-AL sebenarnya telah dibahas bersama di level Kementerian Pekerjaan Umum dengan Menkopolhukam, Mabes TNI-AL, mantan Gubernur Maluku Karel Ralahalu dan Ketua Bappeda.

Katanya, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Maluku dan pihak Balai Jalan dan Jemgatan Wilayah Maluku.

Sekda mengaku tersebut saat dimintai keterangan di DPRD Maluku berkaitan dengan pengerjaan proyek JMP yang terhenti sejak akhir Desember 2013 akibat adanya keberatan TNI-AL atas ketinggian jembatan yang dinilai akan menghalangi keluar masuknya kapal patrol.

Solusinya kata Sekda, pemerintah daerah Maluku juga telah menyiapkan lahan baru untuk pembangunan dermaga bagi TNI-AL.

Beriktnya lanjut Sekda, Pemda Provinsi Maluku melakukan survei untuk melihat apakah lahan yang disediakan di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon itu tidak bermasalah dari sisi Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RT/RW).

"Karena yang menjadi persoalan saat ini, pihak TNI-AL berkeinginan membangun dermaga baru di pesisir pantai Kecamatan Baguala dan tim pemprov sudah melakukan kajian dan tidak bisa dibangun karena menyalahi RTRW Pemerintah Kota Ambon," katanya.

Ketika persoalan rencana pembangunan JMP dibahas di tingkat pemerintah pusat bersama TNI-AL, telah diminta untuk melakukan kajian mendalam atas persoalan ini dengan mendatangkan tim dari pusat bersama Bappeda dan Dinas PU Maluku dalam melakukan survei lapangan. (MAS)