Dugaan Tipikor Dermaga Wailey, Kadishub Maluku Sering Menghindar

AMBON, INFO BARU--Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Maluku, Ujir Halid, selalu saja menghindari ketika hendak dikonfirmasi oleh wartawan Koran ini terkait proyek pembangunan dermaga Wailey di Desa Latgu Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram Bagian Barat yang kini telah terbengkalai.

Tidak kooperatifnya Kadhisub Maluku menanggapi sejumlah masalah pada pembangunan dermaga Wailey yang melibatkan anak buahnya, Andre Wijaya  Kusuma selaku Pimpinan Proyek (Pimpro), hal itu akan mengundang beragam spekulasi nan miring dari publik terhadap kinerja Kadishub Provinsi Maluku tersebut.

Pasalnya, hingga sekarang proyek yang bersumber dari APBN sekitar Rp 50 Miliar itu, kini sudah mengalami kebuntuan sejak tahun 2011 atau dibiarkan terbengkalai.

Sudah begitu tidak ada upaya penetrasi dari pihak Dishub provinsi Maluku bersama pihak lain untuk segera menyelesaikan sisa pekerjaan proyek yang sudah menelan anggaran sebesar Rp 20 miliar tersebut.

Parahnya lagi, Kadhisub Maluku Ujir Halid, sejauh ini terlihat hanya acuh tak acuh terhadap persoalan tersebut. Bahkan yang bersangkutan terkesan melimpahkan proyek dermaga Wailey yang kini bermasalah tersebut ansih adalah tanggung jawab Pimpro Andre Jaya Kusuma dan Kontraktor.

Padahal dalam proyek pembangunan Dermaga Wailey itu Kadishub Maluku, Ujir Halid adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Seharusnya, dengan kapasitasnya selaku KPA (kadishub), Ujir Halid, memiliki tanggung jawab ganda. Baik itu secara administrative, pemberian legitimasi, teknik pelaksanaan, maupun terhadap pengaturan sistem pengelolaan anggaran.

Namun fakta kini berbeda, ketika sejumlah wartawan dan LSM mencoba mengorek informasi terkait sejauhmana perkembangan penanganan pelaksanaan proyek Dermaga Wailey di Desa Latu itu, malah Kadishub Provinsi Maluku, ujir Halid, selalu saja menghindar dengan menggiring wartawan agar menanyakan masalah tersebut kepada Pimpro Andre Jaya Kusuma.

“Ada apa sebenarnya, apakah pak Ujir memang tidak tahu apa-apa mengenai proyek tersebut? Ataukah pak Ujir hanya pura-pura tidak tahu,” Ujar Direktur Eksekutif Tahuri Maluku, Robet Kakiay, kepada Info Baru, Kamis (27/3) kemarin.

Menurut Kakiay, jika sikap bungkam yang ditunjukan Kadishub Maluku lantaran proyek Dermaga Wailey kini bermasalah, ia mendesak sudah saatnya pihak penegak hukum (Kejaksaan-Polada) Maluku segera cepat, tepat dan tegas untuk memproses kasus proyek buntu itu.

Menurutnya, reaksi cepat, tepat dan tegas dari Aparat penegak hukum sangatlah penting. Lanjutnya, karena jika dalam jangka waktu dekat tidak segera direspon aparat penegak hukum, maka sudah pasti akan ada spekulasi baru dari masyarakat terkait proyek tersebut. 

Lanjutnya, apalagi akhir-akhir ini ada opini miring yang beredar di tengah masyarakat, terkait ada perselingkuhan antara aparat Kepolisian-Kejaksaan Tinggi bersama sejumlah pejabat Birokrasi yang namanya terdaftar dengan tinta merah dalam buku harian BPK/BPKP.

Terkait Dermaga Wailey, Kakiay optimis Ujir Halid pasti tahu banyak mengenai seluk-beluk dan aturan main pada proyek senilai Rp 50 miliar tersebut.

Dalilnya, karena dengan kapasitasnya selaku Kadishub Maluku (KPA), segala sesuatu yang berkaitan dengan legitimasi dari Dishub tidak mungkin tanpa sepengetahuan ujir Halid (Kdishub Maluku-Red). 

“Saya kira jalan buntut pada proyek pembangunan dermaga Wailey itu, bukan lagi karena adanya persoalan teknis. Kebuntuan itu ada unsur kesengajaan didalamnya. Pak Ujir Halid, pasti tahu banyak mengenai mekanisme permainan pada proyek dermaga Feri Wailey di Des Latu tersebut,” pungkasnya. (MG-01)