Pemerintah RI Harus Prioritaskan Maluku
AMBON, INFO BARU--Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015, Wahda Mony, kepada Info Baru menyatakan, pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014, dimana akan berkometisi dua pasangan yakni Jokowi-Jusuf Kalla kontra Prabowo Subianto-Hatta mulai memanas.
Menurutnya bakal ada sejarah baru untuk menyehatkan demokrasi di Indonesia, dimana Pilpres hanya diikuti dua pasangan capres-cawap[res itu salah satu diantaranya terpilih, maka diharapkan mengakomodir kepentingan Maluku skala nasional.
Wahda yang juga Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI) mengatakan, kepentingan politik Maluku hingga kini di masih dirabaikan oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, segudang kebijakan Pempus masih misterius dan hingga saat ini belum memenuhi point pembangunan tepat sasaran di Provinsi Maluku.
Dicontohkan, mandeknya pengesahan UU Pembangunan Daerah Kepulauan (PDK). Hal tersbut terjadi lanjutnya, karena kebijakan Pempus masih terfokus ke wilayah Barat atau jawa, sehingga kepentingan wilayah timur termasuk Maluku masih minim.
“Yang terjadi saat ini adalah kesenjangan pembangunan di kawasan timur termasuk di Maluku sangat besar,” ujarnya.
Asumsinya, sepanjang kurun waktu pembangunan oleh Pempus, sebagian besar kawasan timur Indoneisa hingga sekarang masih tertinggal.
Fatalnya, Maluku dan Papua masih berada dalam kondisi dramatis sehingga jauh tertinggal dengan daerah lainnya di Tanah Air.
Menurutnya, mainseat dan ide baru dan visi soal pembangunan Indonesia harus dimulai dari ujung timur Indonesia.
“Saya kira sangat baik, jika pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Wilayah timur Indonesia khususnya Maluku masih jauh dari perhatian Pempus. Sudah saatnya wilayah pinggiran timur patut diperhitungkan pasca Pilpres 2014 harus diprioritaskan,” pintanya.
Dalilnya, secara historis keberadaan Maluku begitu erat dan melekat dengan sejarah kemerdekaan atau terbentuknya Negara Kesatua Indonesia NKRI).
Namun dalam perjalanan kata dia, upaya Pempus dalam pembangunan selama ini, kepentingan Maluku minim terakomodir atau saangat jauh dari harapan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila.
Untuk Pilpres 2014, baik Prabowo-Hatta atau Jokowi-Jusuf Kalla yang terpilih, maka salah satu putra terbaik Maluku harus diakomodir menjadi Menteri.
“Ini adalah gugatan politik bersama dari masayarakat Maluku. Sehingga siapapun Presidennya yang terpilih baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo, harus bisa mengakomodir kepentingan Maluku yang dikeluhkan rakyat selama ini,” harapnya.
Menurutnya, hal itu selain membuka ruang akses pembangunan, sebaliknya turut memberi penghargaan Indonesia kepada Bangsa Maluku selaku bagian dari wilayah NKRI yang tidak dapat dilepas-pisahkan karena historis kemerdekaan NKRI Maluku memiliki andil besar.
“Kami punya harapan dan cita-cita besar selaku warga negara Indonesia dan masyarakat Maluku, jika kelak Prabowo Subianto atau Joko Widodo terpilih jadi Presiden, harus mengakomodir kepentingan politik Maluku termasuk menyisahkan satu jabatan Menteri dalam kabinetnya kepada putra terbaik Maluku,” pintanya.
Sementara itu, secara nasional visi pembangunan Maluku ke depan ada dipundak wakil rakyat di DPR RI maupun DPD RI yang terpilih pada Pileg 9 April 2014.
Menurutnya, kemampuan wakil rakyat di parlemen akan diuji apalagi sebagai senator pendatang baru di parlemen.
Karena kelemahannya, wakil rakyat asal Maluku di DPR RI maupun DPD RI tidak bisa berjuag atau lemah terhadap kepentingan daerahnya, maka justru akan melemahkan kebijakan Pempus, baik dari sisi lobi anggaran di perlemen maupun lobi kebijakan di pemerintahan.
“Ketidakmampuan para wakil rakyat di parlemen itu akan menyulitkan Maluku untuk mendapat keistimewaan pembangunan dari pempus,” tandasnya.
Untuk itu, kata dia, tugas terberat bagi para senator dari Maluku daapat beramanah dalam menjalankan tugas demi kemakmuran masyarakat Maluku.
“Bukan sebaliknya dipilih oleh rakyat Maluku untuk berjuang mementinkan diri secara pribadi dan golongan tertentu,” kritiknya. (SAT)
