Pelayanan Publik Tebang Pilih, Pemkot Ambon Didemo
AMBON, INFO BARU--Puluhan pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Muslim Maluku (FPMM), Rabu (27/8) siang kemarin, menggelar aksi demonstrasi menuntut Walikota, Richard Louhenapessy dan Wakil Walikota Ambon, Sam Latuconsina, menyusul System Pelayanan Public Pemkot Ambon terkesan tebang pilih.
Pendemo menuding sistem pelayanan publik semisal pengurusan SIUP dan SITU, diprioritaskan adalah para kontraktor yang dekat (kolega) Walikota Ambon dan Wakil Walikota Ambon saja pelayannya sangat spesial.
Sementara masyarakat biasa harus rela antri hingga satu pekan untuk mendapatkan SIUP dan SIUT.
“Sistem Pelayanan Public oleh Richard Leuhenapessy dan Sam Latuconsina hanya berada pada pengusaha asal keturunan cina yang notabenenya mempunyai kedekatan dengan Walikota dan Wakil Walikota Ambon saja. Masyarakat biasa harus antri atau dimarjinalkan,” teriak salah satu pendemo saat menyampaikan orasinya di depan kantor Walikota Ambon, Rabu (27/8).
Pendemo menilai, pelayanan public oleh pihak Pemkot Ambon sangat kelihatan terhadap para kontraktor yang dekat dengan Walikota dan Wakil Walikota Ambon itu SIUP dan SITU milik PT. Junk Perdana.
Perusahaan tersebut menurut pendemo, dalam pengurusan SIUP dan SIUT hanya butuh waktu tiga hari langsung diterbitkan. Sedangkan perusahan milik kontraktor local lainnya harus antri hingga 2-4 minggu.
Bukan saja itu, pendemo juga menuding visi-misi Walikota dan Walikota Ambon bersih di siang hari terang di malam hari, hanya bentuk pembohongan terhadap warga kota Ambon.
“Apa yang dikatakan itu adalah bentuk pembohongan public. Lihat saja daerah Batu Merah jika tejadi hujan sedikit laksana Kota sampah. Sementara di malam hari seperti kota mati yang diberikan cahaya lampu,” teriak pendemo.
Sementara itu, terkait konsep tata kota yang diumbar Wakil Walikota Ambon dinilai hanya sekedar wacana untuk mencari simpati atau penciteraan di tengah warga Kota bertajuk Manise tersebut.
Menurut pendemo, pasar Mardika dan pasar Terapung bukannya menampung para pedagang kaki lima, tapi dipakai oleh pengusaha yang mempunyai modal besar membeli Los-Los tersebut dijadikan layaknya pertokoan besar di pasar tersebut.
Selain itu, pendemo juga mengatakan pengelolaan terminal A dan B di kawasan Mardika Ambon sangat amburadul dimana sejumlah kios bukannya dijadikan tempat berjualan untuk PKL, tapi disulap menjadi toko mini milik pengusaha modal besar, sedangkan para PKL harus berjualan di dalam terminal.
Pendemo juga mengkritik pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon terkait parkiran di Kota Ambon yang semraut. Mereka menuding banyak jalan yang bebas parkir, namun tetap dijadikan parkiran mobil pangkalan.
“Mengapa mobil pangkalan sangat m,enjamur di Kota Ambon dan parkir di sembarang tempat. Lihat di depan Hotel Sumber Asia dan seputaran Gong Perdamaian, mengata tidak ditertibkan,” tanya pendemo.
Menyangkut sejulam masalah tersebut para pendemo mendesak agar Walikota Ambon segera menindak tegas para bawahannya yang melakukan praktek yang merugikan warga masyarakat.
“Kami meninta kepada Walikota Ambon untuk mencabut SITU dan SIUP PT Junk Perdana yang sarat nepotisme juga ada permainan uang,” katanya. (SAT)
