Roda Pemerintahan Assagaff-Sahuburua Dinilai Pincang
AMBON, INFO BARU--Sekretaris, kepada Info Baru, Sabtu (9/8) Aliansi Masyarakat Seram Bersatu (ASMB), Syahril Voth, menilai roda pemerintahan Provinsi Maluku yang kini di bawah komando Said Assagaf dan Zeth Sahuburua berjalan pincang atau tidak sehat.
Menurutnya, Assagaf dan Sahuburua baru setahun roda pemerintahan mereka berjalan atau pasca dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk periode 2014-2019, sama sekali tidak memiliki perimbangan kualitas di dalamnya sehingga postur birokrasi yang dibangun mereka berdua diniali telah pincang.
Indikatornya, menuurt Syahril, tidak adanya perimbangan kualitas dalam kabinet pasangan Said Assagaf-Zeth Sahuburua atau dikenal dengan slogan SETIA itu, dimana masih diberikannya kepercayaan kepada sejumlah pejabat bermasalah untuk menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemda Provinsi Maluku.
Padahal, pejabat bersangkutan telah diketahui publik pernah dan sedang tersangkut persoalan pelanggaran hukum.
“Postur Birokrasi yang baru ditata Said Assagaf dan Zeth Sahuburua terlihat seperti orang pincang. Tidak ada perimbangan kulitas di dalamnya. Ada beberapa pejabat baik wajah lama maupun wajah baru memiliki kinerja pas-pasan dan diketahui pernah dan sedang tersandung kasus korupsi. Tapi justru masih dipertahankan. Ini yang menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Padahal masyarakat sudah tahu kalau beberapa pejabat yang dilantik itu kasusnya sedang diproses di Kejaksaan,” sentilnya.
Menurut Syahril, pada dasarnya kebijakan yang diambil Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mempertahankan sejumlah pejabat dimaksud bagian dari hak perogratif dan itu diatur oleh undang-undang.
Namun untuk mencapai sebuah pemerintahan yang bersih serta memiliki kinerja aparatur yang maksimal, mestinya yang dipertimbangkan adalah aspek kedisiplinanan, kecakapan, kejujuran, ketelitian, dan taat hukum itu yang harus menjadi prioritas utama dalam melakukan suatu penilaian untuk promosi jabatan.
“Kita semua termasuk pak Bib dan Pak Ety pasti menginginkan tercipta adanya suatu pemerintahan yang bersih. Kalau memang demikian, kenapa masih ada wajah-wajah bermasalah dalam struktur birokrasi di bawah komando pasangan SETIA tersebut,” sindirnya.
Syahril mengatakan, Gubernur dengan segudang pengalamannya dalam memimpiin birokrasi di Maluku selama ini, ternyata masih tidak jauh lebih baik seperti seorang pemimpin partai politik.
Alasannya, setiap kebijkan yang diambil selalu saja dilakukan secara politik pula, walaupun harus mencurangi setiap aturan yang ada.
Menurutnya, momentum perombakan struktur birokrasi di lingkup pemerintah Provinsi Maluku yang baru berlangsung beberapa waktu lalu, semestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Gubernur dan Wagub untuk menata ulang berbagai kekurangan yang selama ini menjadi penyebab munculnya beragam masalah di Maluku termasuk masalah konflik sosial.
“Ini sudah menjadi rahasia umum, salah satu penyebab terjadinya konflik kekerasan di Maluku dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, ternyata di latarbelakangi oleh kepentingan elit-elit birokrasi maupun elit politik yang sedang bermasalah alias tersandung kasus hukum,” tandasnya.
Syahril juga mempertanyakan komitmen Assagaff dan Sahuburua yang sering menyuarakan masalah penataan birokrasi akan mewujudkan pemerintahan Maluku yang bersih dan berkualitas, diamana janji tersebut disuarakan sebelum mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
“Jujur saja, kebijakan Pak Bib dan Pak Ety dalam menata birokrasi pemerintahan Provinsi Maluku beberapa waktu lalu, sama sekali telah bergeser dari komitmen membangun Maluku yang sering mereka suarakan sebelumnya. Dengan rolling cabinet di tubuh birokrasi Pemda Maluku yang terlihat pincang itu, visi pembangunan Maluku yang religius, adil, berkualitas dan demokratis, dijiwai semangat Siwalima, hanyalah sebatas umpatan disetiap sambutan ke sambutan,” celotehnya. (R0L)
