Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Tak Perlu Berpolemik Soal Keberadaan Aparat BKO

Pangdam XVI/Pattimura menyambut kedatangan Batalyon Armed 13/1/K di Maluku (Foto: SAT).
AMBON, INFO BARU--Keberadaan aparat TNI khususnya penempatan BKO di beberapa daerah di Maluku yang dinilai rawan konflik, masyarakat diminta tidak perlu mempermasalahkannya sekaligus harus bersama atau membantu aparat keamanan sehingga kedamaian sejati tetap terwujud umumnya di Maluku.

Salah satu warga Seram Utara Kabupaten Maluku tengah, Moslim Alwahid kepada Info Baru di Ambon, Rabu (27/8), meminta masyarakat tidak berpikir negatif atas keberadaan aparat keamanan semisal penempatan BKO di beberapa daerah yang berpotensi rawan konflik sosial.

Menurutnya, penugasan kesatuan baik dari Polri maupun TNI di sejumlah daerah rawan konflik social itu sudah terdeteksi juga melalui suatu pertimbangan dan kajian intelijen yang tuntas.

“Bagi kami, kehadiran TNI dalam hal ini BKO di daerah-daerah rawan konflik semisal di Seram Utara Barat kabupaten Maluku Tengah, hal tersebut sah-sah saja. Keberadaan aparat BKO itu kan menjadi solusi agar stabilitas keamanan bisa terwujud di tengah masyarakat,” ujarnya.

Moslim yang juga salah satu Pemerhati Soisal Maluku ini menghimbau, kepada masyarakat untuk tidak memiliki stigma yang buruk terhadap keberadaan serta tindakan personel TNI khususnya BKO.

Dalilnya, karena kehadiran aparat BKO di Maluku adalah permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) Maluku, sekaligus untuk membantu aparat TNI dan Polri yang ada di Maluku, agar bersama menjaga stabilitas keamanan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik.

“Jangan kemudian kita melihat keberadaan anggota dari kesatuan atau BKO yang ditempatkan di beberapa dearah rawan konflik itu, dianggap akan menimbulkan keresahan bagi warga. Ini pemikiran yang keliru. Keberadaan aparat baik Polisi maupun TNI serta BKO itu prinsipnya untuk menjaga stabilitas keamanan,” cetusnya.

Sementara itu, Moslim juga meminta agar semua pihak di Maluku untuk berpikir jernih dan arif serta bersyukur kepada pemerintah daerah yang menyetujui kehadiran TNI (BKO) di Maluku.

Menurutnya, langkah tersebut adalah antisipasi dini terhadap adanya gangguan keamanan di beberapa wilayah di Maluku.

Sehingga lanjutnya, jika ada oknum yang terbukti melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi keamanan di Maluku otomatis patut ditindak. Sebaliknya, kalau ada anggota membuat tindakan yang tidak sesuai aturan, maka  ada tindakan disiplin pula.

“Saya tetap optimis, kehadiran TNI BKO masih dibutuhkan di Maluku. Masyarakat harus mendukung ini. Karena kedamaian sejati di Maluku bisa terwujud adalah tanggungjawab semua elemen masyarakat di Maluku, bukan hanya aparat TNI dan Polri,” tandasnya.

Moslim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Maluku terutama lagi kepada warga antar kampung/Desa di Maluku yang sering bentrok untuk segera berdamai.

Alasannya sederhana, karena bentrok atau konflik bukan cara tepat menyelesaikan masalah, sebaliknya hanya menyengsarakan antar sesama masyarakat.

Menurutnya, keberadaan aparat BKO di beberapa wilayah berpotensi konflik, hal itu, untuk menimalisir bentrokan dibeberapa wilayah yang kerap melibatkan warga antar kampung di Maluku.

Disini sambungnya, masyarakat Maluku harus berterima kasih dan tidak perlu saling mencurigai. “Mari bersama kita membantu aparat keamanan TNI maupun Polri termasuk aparat BKO, sehingga keamanan sejati tetap kokoh di Maluku. Masyarakat jangan mudah diprovokasi,” anjurnya. (MAS)