AMBB Tuding Tagop Dalangi 5 Paket Proyek Fiktif di Bursel
AMBON, INFO BARU--Aliansi Masyarakat Bupolo Bersatu (AMBB), menuding Bupati Buru Selatan (Bursel), Tagop Sudarsono Soulisa adalah dalang dari sejumlah dugaan kasus korupsi di kabupaten itu. Salah satu dari berbagai kasus korupsi tersebut yakni lima paket proyek fiktif.
“Pak Tagop adalah dalang dibalik semua kasus korupsi yang terjadi di Bursel. Prinsipnya Pak Tagop harus bertanggung jawab dihadapan hukum, terutama terhadap lima paket proyek tahun anggaran 2010 untuk percepatan pembangunan Bursel. Yang bersangkutan harus bertanggung jawab terhadap hal itu karena proyek tersebut tidak dikerjakan alias fiktif, selain itu telah merugikan uang Negara puluhan miliar rupiah” kata Ketua AMBB, Ilham Souwakil kepada Info Baru, melalui via telephone selulernya, Rabu (3/9).
Dia mengatakan, anggaran untuk pekerjaan lima paket proyek tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat (Pempus) melalui Kementerian Keuangan RI sejak tahun 2010 lalu. Yang mana pengalokasian dan pencairannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 118/PMK.07/2010 tentang pedoman umum alokasi dana untuk penguatan desentralisasi di Bursel, tahun anggaran 2010. Besaran nilai anggaran tersebut yakni senilai Rp.34.419.392.000.
Anggaran fantastik itu diperuntuhkan bagi penguatan desentralisasi fiscal dan percepatan pembangunan Bursel. Namun melalui kebijakan Tagop, uang miliaran rupiah itu lantas dicairkan untuk pekerjaan lima paket proyek yang sampai sekarang ini tidak ada bukti pembangunannya.
Proyek tersebut diantaranya, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan daerah Namrole-Waisama dengan besaran anggaran yang dikucurkan sebanyak Rp13.314.069.951, pembangunan irigasi pantai Namrole senilai Rp5.779.473.290, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan sebesar Rp5.971.964.423.
Kemudian, proyek pembangunan infrastruktur Pemerintahan Bursel Rp4.931.137.900 serta peningkatan sector perikanan-kelautan dan peternakan sebesar Rp1.479.341.137.900.
Ilham mengutarakan, dari hasil pantauan dilapangan yang dilakukan pihaknya sejak tahun 2012 hingga kini, samasekali tidak ada tanda-tanda yang menunjukan bahwa proyek-proyek tersebut telah dikerjakan hingga tuntas sebagaimana dijelaskan dalam LKPJ Pemerintah Kabupaten Bursel.
Tagop, diduga kuat telah menyelewengkan anggaran tersebut. Hal ini terlihat melalui tidak ada aktivitas pembangunan apapun seperti dibahasakan dalam dokumen realisasi anggaran yang telah disetujui pencairannya sejak tahun 2010 lalu.
“Samasekali tidak ada tanda-tanda bahwa pernah dikerjakan proyek ini atau itu. Dengan demikian proyek yang dimaksud adalah fiktif adanya. Olehnya, mewakili masyarakat Bursel, kami menilai negeri kami telah dijarah secara berjamaah oleh penguasa Bursel, Tagop Sudarsono beserta antek-anteknya,” tuding Ilham.
Dia lantas mempertayakan, dikemanakan uang puluhan miliar yang sudah dicairkan Tagop di Kementerian Keuangan tersebut. Lebih lanjut, Ilham mengatakan, untuk mempermulus watak busuknya, sebagaimana disampaikan beberapa anak buah sekaligus orang dekat Bupati, bahwa selama ini melalui kekuasaannya, Tagop sering mengebiri dan mengambil alih semua fungsi jabatan dilingkup satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Bursel terkait hak mengelola kebijakan anggaran.
Ilham menilai, sejumlah aksi jahat yang dilakukan Tagop, sampai saat ini tidak tersentuh ranah hukum karena telah dibeck-up sejumlah oknum aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea, termasuk juga Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku.
“Sesuai pantauan yang kami lakukan selama ini terhadap penanganan berbagai kasus korupsi di Kejari Namlea yang melibatkan Tagop, kami berkesimpulan Kejari Namlea dan Kejati Maluku juga telah masuk angin. Artinya mereka telah disogok untuk membeck-up seluruh kasus korupsi di Bursel yang melibatkan Pak Tagop. Salah satunya kasus korupsi rumput laut,” ungkapnya.
Dugaan tersebut diperkuat dengan adanya pola penanganan kasus korupsi anggaran proyek fiktif budidaya rumput laut di Bursel, yang sampai hari ini pihak kejaksaan tidak mampu menuntaskannya. Padahal sudah terbukti secara jelas bahwa yang mengelola atau berlaku sebagai kuasa pengguana anggaran adalah Bupati Bursel sendiri.
Olehnya, dia meminta aparat penegak hukum segera mengambil sikap tegas terhadap aksi jahat yang dilakukan Tagop. Dia juga mendesak, Kejati Maluku segera menindak tegas sejumlah koruptor di Bursel.
Dia mengancam, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan aksi secara besar-besaran untuk mempertanyakan penanganan sejumlah kasus korupsi di Bursel. “Kami akan melakukan aksi besar-besaran untuk mempertanyakan hal tersebut,” ancamnya. (R0L)
