Pemda Diminta Hilangkan Dikotomi PTS dan PTN
AMBON, INFO BARU--Perlu ada upaya serius, untuk mempercepat dan memberikan akses pendidikan yang besar kepada calon mahasiswa, tanpa harus memilah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau Perguruan Tinggi Negeri. Olehnya, Pemda Maluku diminta menghilangkan dikotomi itu.
Pernyataan ini disampikan Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), Prof. Edi Suandi Hamid kepada wartawan, usai pelantikan pengurus Aptisi Wilayah 12 Ambon, di gedung Islamic Center, Senin (8/9).
“Untuk menciptakan SDM berkualitas, bukan saja PTN, tetapi PTS juga memainkan peran signifikan. Faktanya, dari 3.385 PT di Indonesia, 97 persennya adalah PTS, hanya PTN tiga persen. Artinya 2,7 juta mahasiwa atau 65 persen dari total jumlah mahasiswa di Indonesia mengenyam kuliah di PTS,” sebutnya.
Namun, ketika dia mengetahui kondisi dunia kampus swasta di Maluku saat ini, selaku Ketua Aptisi se-Indonesia, Ia tentu prihatin dengan kondisi yang ada. Karena nasib PTS di Maluku, dinilai tidak sebanding dengan PTS di provinsi lain.
“Maluku memiliki kurang lebih 20 PTS, jumlah mahasiswanya 24 ribu. Dari keseluruhan PTS yang ada, dosen yang bertugas sebanyak 542. Jumlah itu kalah sedikit dengan satu PTS di daerah jawa,” ujarnya
Sebab itu, dirinya meminta, tokoh-tokoh pendidikan di daerah ini, termasuk Pemda harus lebih banyak memberi kesempatan bagi lulusan SMA, agar mengenyam kuliah dan membuka peluang sebanyak-banyaknya kepada dosen maupun calon dosen melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
“Itu adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, harus ada stimulasi anggaran melalui APBN atau APBD untuk membantu operasional PTS dan PTN di daerah ini,” katanya.
Keluhan yang sama juga disampaikan Ketua Aptisi Wilayah 12 Ambon, Ibrahim Ohorela.
Dia menyatakan, selama ini intervensi Pemda untuk menciptakan SDM Maluku berkualitas melalui PTS sangat minim. Itu terlihat dari besaran bantuan anggaran yang digelontorkan setiap tahunnya untuk peningkatan sarana prasarana perkuliahan disejumlah PTS di Maluku.
Ohorella lantas mengungkapkan kondisi yang di alami Universitas Darrusalam Ambon.“Beberapa tahun lalu, kampus yang saya pimpin sekarang mendapat bantuan dari pemda Rp.500 juta, tahun kemarin turun menjadi Rp.300 juta, tahun ini berubah lagi menjadi Rp.200 juta. Kami beranggapan mungkin tahun depan sudah tidak ada bantuan,” terang Ohorella.
Sementara, terkait wacana akreditasi yang menjadi bahan pergunjingan selama ini, Ohorella mengatakan persoalan itu sudah selesai. Karena, sudah ada signal dari kementrian pendidikan melalui Badan Akreditasi Nasional (BAN) bahwa dikotomi akreditasi kemungkinan akan dihapus.
Pasalnya, hasil kajian Aptisi yang kemudian dijadikan rekomendasi ke kementrian pendidikan, disebutkan kualifikasi akreditasi A,B, atau C bertentangan dengan Undan-Undang.
Dia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, yang secara tegas telah mengumumkan bahwa tidak ada kualifikasi akreditasi A,B atau C dalam formasi penerimaan CPNS di lingkup Pemkot. (R0L)
