Komisi A DPRD Malteng, Agendakan Road Show ke Negeri Adat

MASOHI, INFO BARU--Persoalan pemerintahan yang banyak terjadi di Negeri Adat maupun Desa Adminitrasi di Kabupaten Maluku Tengah justru mengundang perhatian khusus bagi Komisi A yang baru saja terbentuk ini.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Wahid Laitupa melalui kepada wartawan di Ruang Fraksi Bintang Nasional, belum lama ini mengungkapkan, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi yang membidangi masalah pemerintahan kali ini, akan dilakukan dalam bentuk Road Show dari Desa ke Desa.
Hal ini dimaksudkan agar dapat menyerap secara langsung berbagai persolan terkait pemerintahan Negeri Adat maupun Desa Administratif.
Dikatakan, terkait hal tersebut Komisi A sudah mempersiapkan berbagai agenda penting untuk melakukan konsolidasi ke Kecamatan dan Desa. Sehingga dalam Kunjungan Kerja, kita akan lakukan dalam bentuk Road Show dari Desa ke Desa, Road Show terbuka untuk masyarakat dari Desa ke Desa yang kita lakukan bila ditemui adanya persoalan menyangkut Mata Rumah Perintah, akan dibuat dalam rekomendasi pemerintah daerah.
Menurutnya, meningkatnya persoalan pemerintahan di Negeri-Negeri Adat maupun Desa administratif ini disebabkan karena persoalan Mata Rumah Perintah yang tidak didudukkan secara benar. Sehingga hal ini berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Negeri.
“Prinsipnya Mata Rumah Perintah harus sesuai dengan kebiasaan adat istiadat yang selama ini dijalankan secara turun temurun oleh masyarakat adat,” terangnya.
Dikatakan, dalam penyelengaraan pemerintahan oleh pemerintah negeri, Laitupa menegaskan agar penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi agar harus sesuai dengan adat dan mesti didudukkan pada porsi yang benar disetiap Desa dan Negeri tidak hanya didasarkan atas keinginan kelompok maupun perorangan.
Sehingga untuk Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A kali ini, lanjut Laitupa, akan dikemas dalam bentuk Road Show terbuka. Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi A ke Kecamatan akan manfaatkan pihaknya untuk mengunjungi masyarakat secara langsung dari Desa ke Desa.
Terkait konflik pemerintahan di Negeri Saleman Kecamatan Seram Utara Barat, Laitupa menjelaskan hal itu akan menjadi agenda utama Komisi yang dipimpinnya dan dalam dekat Komisi A bakal mengunjungi Negeri Saleman guna meninjau persoalan pemerintahan yang terjadi di Negeri pemilik sejumlah Wisata Alam di Kecamatan Seram Utara Barat itu. (MG-01)