Orientasi Pembangunan Masjid Raya Piru Hanya untuk Proyek
AMBON, INFO BARU--Polimik seputar pembangunan Masjid Raya Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) hingga kini masih saja bergulir. Baru-baru ini sejumlah OKP seperti Cipayung Ples, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten, LSM bahkan organisasi taktis lainnya memprotes adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB yang dikeluarkan tanpa melakukan koordinasi dengan masyarakat di wilayah itu.
Kebijakan Pemkab untuk membangun Masjid Raya Piru, berlokasi di Masjid Al-Muhajirin Waimeten, dinilai sangat bertentangan. Karena Masjid tersebut merupakan Masjid Dusun. Disisi lain, dalam penetapan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten perioede 2009-2014, pembanguan Masjid tersebut harus baru dan bukan rehabilitasi. Namun fakta lapangan, Pemkab melakukan rehabilitasi terhadap Masjid Dusun Waimeten itu.
Sekedar diketahui, proyek pembangunan Masjid yang disepakati Banggar saat itu yakni, satu paket proyek atau dikerjakan oleh satu kontraktor. Jadi, saat itu ada dua proyek yang disepakati Banggar, diantaranya satu paket proyek untuk Masjid Raya Piru dan satu paketnya lagi untuk pembangunan Gereja Elohim. Dua paket proyek itu masing-masing dianggarkan sebesar Rp7 miliar.
Dalam keputusan itu, pembangunan Masjid dan Gereja harus berada pada lokasi yang layak sesuai tata ruang kabupaten. Ironisnya, pembangunan Masjid tidak ditempatkan pada lokasi yang layak, malah ditempatkan pada lokasi yang sudah ada Masjidnya. Fatalnya lagi, pembangunan Masjid itu dibagi dalam dua paket proyek, yakni satu paket proyek untuk fisik bangunannya dan satu paket lainnya lagi untuk pengeringan dan talud. Menyikapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Maluku Dapil Kabupaten SBB, Samson Attaparry yang dikonfirmasi Info Baru, Sabtu (8/11) pekan lalu mengatakan, untuk proses pembangunan Masjid, ada dua hal penting yang harus dilihat, yakni ada keinginan aspirasi masyarakat untuk dijadikan sebagai Masjid Raya dan untuk persiapan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) 2015.
Kalau berkaca pada dua hal itu, kata Samson, semestinya sejak awal pemerintah sudah harus bertatap muka secara menyeluruh dengan komponen masyarakat di wilayah itu, terutama masyarakat muslim.
“Jadi kalau kita berkaca pada dua hal itu. Maka bangunan Masjidnya harus representatif dan tempatnya harus menunjukan wajah kabupaten. Mestinya hal itu yang harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebelum melaksanakan kegiatan itu, Pemkab dalam hal ini Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat melalui dinas terkaitnya harus menggali informasi dari masyarakat. “Mengapa hal itu tidak dilakukan?. Perkiraan saya, karena Pemkab SBB dibawa kepemimpinan Puttileihalat, orientasinya adalah proyek. Sehingga mereka lebih memilih tempat itu, karena disisi lain tempat itu adalah pengiringan, sehingga sudah pasti anggarannya besar,” ungkapnya.
Menurutnya, tindakan itu sangat bertentangan dengan semangat membangun kebersamaan dalam kerukunan umat beragama. Mestinya, pembangunan Masjid itu harus ditempatkan pada lokasi yang layak, karena di kawasan itu, selain berada di tepi pantai, juga berada ditengah-tengah penduduk yang mayoritasnya adalah beragama Kristen.
Dikatakan, jika di kawasan setempat dibangun Masjid yang representatif maka bisa dipastikan ada gesekan-gesekan yang akan berujung pada kehancuran agama. Ia sengat mengsesasil hal itu, karena Bupati tidak melihat persoalan tersebut dengan baik.
“Kalau Puttileihalat ngotot agar Masjid itu tetap dibangun ditempat tersebut, maka saya mencurigai bahwa dia (Bupati-Red) ingin makan untung besar. Khan kalau bicara rehabilitasi maka tidak membutuhkan duit yang banyak. Yang besar itu dipengiringan. Jadi pengiringan itu, kalau orang bermain cantik, maka dia bisa makan untung hingga 50 persen,” ungkapnya.
Padahal kalau dengan anggaran yang bunyinya miliaran rupiah itu, pemerintah bisa membuat wajah Masjid itu dengan baik. Caranya bagaimana? lanjut Samson, pemerintah bisa berkoordinasi dengan masyarakat muslim, MUI atau bahkan DPRD yang merupakan representasi rakyat.
Dikatakan, kalau niatnya untuk kepentingan umat dan menampilkan wajah SBB yang baik dimata publik, maka mereka pasti memprioritaskan seluruh pembangunan infrastruktur termasuk rumah ibadah di daerah itu. “Kalau dari awal niatnya sudah baik, maka saya yakin mereka akan menyusun rencana yang baik. Namun kalau dari awal niatnya sudah buruk, maka pada akhirnya akan buruk pula.” (TWN)
