Vanath Penganut Politik Dinasti

AMBON, INFO BARU - Pasca keputusan KPUD Maluku yang menetapkan pasangan SETIA dan DAMAI masuk putaran kedua pada Pilkada Maluku terus menjadi perbincangan publik se antero Maluku.

Meskipun harus berujung pada sengketa hukum di MK, namun fenomena Abdullah Vanath mulai dikecam berbagai kalangan di Maluku.

Seiring dengan masuknya Abdullah Vanath pada putaran kedua, Vanath mulai menanmkan pendidikan politik yang tidak baik bagi demokrasi di Maluku.

Potret politik dinasti mulai dipraktekan di Pilkada Maluku. Seandainya Vanath terpilih,  Ibu Ani Vanath (istri Abdullah Vanath) akan disipakan merebut tahta kepemimpinan di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

 " Vanath akan mempraktekan Dinasti politik di Maluku. Apa lagi jika terpilih sebagaiG, maka istrinya akan menggantikan posisinya kelak, sebagaimana issu yang berhembus belakangan ini,’’ tandas Wahada Mony Direktur Polwais Maluku melalui sambungan phone selulernya kepada Info Baru semalam .

Ini potret pendidikan politik yang terburuk dan tidak memberikan kesempatan kepada figur potensial lainnya yang dianggap layak untuk memimpin Kabuten SBT.

Elite kekuasaan yang menciderai demokrasi dengan mempraktekkan Dinasti politik adalah hanya semata2 karena haus akan kekuasaan dan menunjukan karakter kepemimpinan Maluku yang otoriter.

Bagi Vanath, rakyat dianggap sebagai kekuatan politik yang lemah yang tidak ada artinya. Padahal mereka memegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan.

"Rakyat harus melihat tipe pemimpimpin yang berciri politik dinasti, karena memegang jabatan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan keluarga tanpa mengedepankan kepentingan rakyat banyak,” Kritik Wahada Mony.

Vanath merupakan tokoh otoriter di Maluku. Mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, termasuk menyiapkan kekuasaan kepada sanak family maupun kerabat dekat. Inilah bentuk oligarki kekuasaan yang di tunjukan vanath.

Meyiapkan sanak keluarga dalam ivent-ivent politik mendatang termasuk istrinya adalah mengikis figur kualitas lainnya. Sehingga kewenangan kekuasaan dilakukan secara sewenang-wenang.

“Rakyat Maluku harus mengadili karakter kepemimpinan Vanath pada momentum pilkada Maluku di putaran kedua ini, karena kepemimnannya belum teruji saat memimpin Kabupaten SBT selama dua periode terakhir.

Praktek monopoli kekuasaan yang dilakukan dengan cara dinasti politik atau ragam politik keluarga adalah tipe kepemimpinan yang tidak seharusnya dilakukan karena tidak memberikan ruang politik kepada warga negara yang lain,  ujar Mony. (*)