Puttileihalat : Kurang Elok Sampai 3 Periode, DPT Masih Amburadul

AMBON, INFO BARU - Mantan akademisi Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Niko Puttileihalat mengatakan meski sejauh ini regulasi tidak membatasi seorang akademisi untuk menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi dalam diri masing-masing akademisi harus punya komitmen moral untuk tidak mencalonkan diri sampai tiga kali.

“Jangankan untuk Nus Kainama dan Irene Pontoh, tetapi siapa saja para akademisi dan dari unsur lain, sebaiknya cukup dua periode, lebih elegan. Kalau sampai tiga periode, menurut saya hal itu kurang elok,” tegas Puttileihalat kemarin di Ambon, saat dimintai komentarnya berkaitan dengan dua komisioner KPU Kota Ambon, yang juga tercatat sebagai akademisi Unpatti, maju pada periode ketiga kalinya.

Puttileihalat mengaku setuju jika ke depan, pihak Universitas bersikap tegas membatasi para akademisi yang ingin maju mengabdikan diri dalam lembaga publik seperti KPU, agar pekerjaan utama sebagai seorang akademisi tidak terkesan menjadi prioritas nomor dua.

Diakui, sebuah proses seleksi punya kecenderungan menampakkan kesan seolah-olah bahwa memang seluruh orang-orang yang mendaftar untuk diseleksi sedang mencari sebuah pekerjaan baru.

“Inilah masalahnya kalau dilakukan seleksi, kesan mencari pekerjaan itu akan muncul dengan sendirinya. Dan menurut saya, tidak ada salahnya kalau orang mencari pekerjaan seperti itu, tetapi sekali lagi pekerjaan dengan periodesasi tersebut, hendaknya punya batasan yang jelas sehingga jangan ada orang yang sampai tiga periode,” jelasnya.

Menurut Puttileihalat, di lembaga apa pun jika seseorang semakin lama mendudukinya maka potensi untuk ingin tetap bertahan lebih lama itu selalu ada.

“Nah potensi semacam ini yang berbahaya, karena secara teori semakin lama seseorang menduduki sebuah jabatan, jelas ada potensi merusak atau dalam bahasa Latin disebut corruptus yang kita sering menyebutnya sebagai korupsi,” jelas Puttileihalat.

Masih menurut Puttileihalat, saat ini rakyat sedang diperlihatkan bagaimana buruknya kinerja para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di hampir seluruh daerah di Indonesia, utamanya berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul.

“Ini juga akibat dari kinerja yang tidak maksimal dari penyelenggara, jadi jangan semata-mata menyalahkan pihak pemerintah. Kan ada itu dananya disiapkan dengan jumlah yang sangat besar tetapi dari tahun ke tahun dari periode ke periode tetap saja DPT-nya bermasalah,” ujarnya dengan raut muka kecewa.

Lebih lanjut dikatakan, para akademisi yang sudah lama berkecimpung dalam lembaga publik seperti KPU, mestinya punya perasaan malu lantaran mereka juga menjadi bagian dari amburadulnya DPT selama ini.

“Oleh karena itu, saya sangat mendukung jika ada wacana tentang pembatasan langsung dari kampus, karena sejauh ini belum ada atau tidak ada regulasi yang melarang mereka untuk maju sampai tiga periode. Satu-satunya cara yaitu pihak Universitas sendirilah yang harus membatasi atau melarang staf dosen-nya,” tegas Puttileihalat.

Ditambahkan, kendati bukan an sich kesalahan dari para akademisi, tetapi harus diakui kalau mereka menjadi bagian yang ikut terlibat dalam kasus DPT yang amburadul.

“Kenapa amburadul? Karena bisa saja angka atau jumlahnya disusun untuk kepentingan partai atau calon pemimpin tertentu, sehingga tidak pernah terselesaikan dari waktu ke waktu,” kritiknya.

Untuk itu, dia menegaskan masa bertugas para akademisi atau komisioner lainnya di KPU harus dibatasi paling lama dua periode sehingga ada penyegaran. Pula, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan mendasar yang terjadi berulang-ulang kali seperti DPT.

“Selain itu, dengan batasan yang jelas akan menumbuhkan kinerja yang lebih optimal dan membuka ruang persaingan yang elegan, sehingga tidak memberikan kesan bahwa lembaga KPU sudah menjadi kapling tak tergantikan bagi dosen-dosen tertentu dari fakultas tertentu,” tegas Puttileihalat. (SAM)