Pemda Diminta Batasi Angkat Tenaga Honda

AMBON, INFO BARU -- Anggota DPR RI asal Maluku, Alexander Litaay meminta Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan pemerintah kabupaten/kota untuk membatasi pengangkatan tenaga honorer daerah (Honda).

Permintaan ini disampaikan Litaay kepada wartawan di Kota Ambon, akhir pekan kemarin.

Menurut Litaay, tenaga honorer yang diangkat oleh pemerintah daerah sangat banyak.

Apalagi setelah pemilihan kepala daerah, dimana setiap kepala daerah yang sukses menggunakan praktek balas budi dengan mengangkat tim sukses menjadi tenaga honorer.

“Memang kemarin-kemarin honorer daerah terlalu banyak. Itu harus dibatasi. Kadang bupati kalau sudah terpilih, tim sukses semua masuk. Jadi harus dibatasi,” tandasnya.

Kendati demikian, kata Litaay pihaknya akan memperjuangkan honorer yang telah masuk dalam daftar tenaga honor kategori II (K-2) untuk diangkat jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dia menjadikan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (MenPAN) bersama Komisi II DPR RI telah bersepakat untuk mengangkat honorer K2 secara bertahap.

“Kami dengan MenPAN sudah atur penjadwalannya, tahun ini terima berapa tauan depan terima berapa. Ini disesuaikan dengan anggaran APBN,” terangnya.

Sebab, kata dia, tenaga honorer daerah di seluruh Indonesia sangat banyak. Oleh sebab itu penangkatan akan dilakukan secara bertahap.

“Tapi pada prinsipnya semua K2 harus selesai dan disesuikan dengan anggaran yang tersedia, jangan APBN dipakai untuk biaya PNS saja yang belum tentu kinerja mereka bagus,” tandasnya.

Pada kesempatan itu Litaay mengaku, menemukan PNS yang tidak melakukan pelayanan publik saat jam kantor.

“Banyak juga PNS yang tidak melakkan pelayanan publik, mereka lebih suka nongkrong di rumah kopi dan rumah makan jam 11 siang,” katanya.

Dirinya berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih serta Pemkot Ambon bisa menertibkan PNS yang bandel tersebut. “Mudah-mudahan gubernur terpilih harus tertibkan,” harapnya. (RIN)