Harus Fokus Lawan Korupsi

AMBON, INFO BARU--Banyaknya kasus korupsi di Maluku yang selama ini ditangai penegak hukum baik aparat Kejaksaan Tinggi maupun pihak Kepolisian Polda Maluku hingga kini belum membuahkan hasil maksimal atau memenjarakan para koruptor di balik jeruji besi.

Bahkan diantara sejumlah kasus korupsi di Maluku tersebut, tak pelak ada yang harus dipetieskan. Padahal sejumlah bahan yang dapat dijadikan alat bukti sebelumnya, telah dimiliki atau dikantongi aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian-Red).

Menanggapi problem ini Direktur Eksekutif Parliament Monitoring (PAMOR) Maluku Halid Muhrum Pegatong yang dimintai komentarnya oleh Info Baru Sabtu (21/2) menyatakan, problem penegakkan hukum di Maluku memang telah akut.

Kelemahannya kata Pegatong, bisa dilihat dari penegakkan hukum yang terus dikesampingkan terutama pemberantasan korupsi belum menjadi fokus stakeholder di Maluku.

“Penegak hukum juga terkesan melakukan pembiaran terhadap kasus-kasus yang ada.

Solusi yang bisa dilakukan, selain berharap pada niat baik penegak hukum untuk serius memberantas korups, control masyarakat dan kelompok-kelompok anti korupsi juga harus tetap focus.

“Kalau saya, lebih baik jika fokus gerakannya di digiring ke satu atau beberapa kasus besar saja. Sehingga daya dorongannya kuat,” ujarnya.

Pasalnya kata Pegatong, selama ini gerakan yang di bangun tanpa fokus sehingga banyak kasus yang ingin disoroti tapi gerakannya berserakan, sehingga gampang di lawan sama para kelompok “pro korupsi” di Maluku.

Selain itu, harus di dorong pula agar ada kasus-kasus besar yang dapat ditangani langsung oleh KPK, menurut Pegatong, hal tersebut bertujuan atau menjadi target prioitas supaya ada efek jera bagi pelaku yang lain.

Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum di Maluku untuk professional kaitannya dengan pengusutan sejumlah kaasus korupsi yang sementara ditangani baik oleh pihak kejkasaan Tinggi Maluku maupun Polda Maluku.

“Aparat penegak hukum di Maluku harus jujur untuk menegakkan hukum di Maluku. Mestinya pemberantasan korupsi harus benar-benar dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Prinsipnya pihak pengak hukum di Maluku harus professional. Jangan mudah untuk di beli,” tandasnya. (MAS)