Pemuka Agama Jangan Terlibat Politik Praktis

AMBON, INFO BARU--Koordinator Perkumpulan Anak Negeri Pulau Ambon (PAPA) Bartholumeus Diaz kepada Koran ini di Ambon, Kamis (27/2) mengingatkan, para pemuka agama dan tokoh adat di Maluku agar tidak terlibat politik praktis terkait masalah pilkada Maluku 2013.

Ia menyarankan, sebaiknya para pemuka Agama di Maluku berdiri di tengah atau independen sesuai nilai-nilai kebenaran pada ajaran agama masing-masing.

Ia menilai soal polimik terkait pelantikan Gubernur Maluku yang hingga kini masih tarik-ulur di pusat, para pemuka agama sebagian diantaranya ikut-ikutan menyampaikan statemen di media massa laksana tim sukses atau politisi.

“Jadi atau tidak ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku, tidak perlu ada permusuhan diantara sesama masyarakat Maluku. harusnya para pemuka agama jujur dan tidak boleh menyampaikan pernyataan berlebihan terkesan memihak kepada kandidat tertentu. Pemuka agama harus berdiri di tengah. Sesuai nilai-nilai kebenaran dalam ajaran agamanya masing-masing,” kata Diaz.

Jika pemuka agama tidak memahami hukum terkait sengketa pilkada Maluku, sebaiknya para pemuka agama diam saja.

“Perlu diingat, pelantikan gubernur Maluku periode 2013-2018 jadi atau tidak, kami menjamin tidak akan terjadi kekacauan antar masyarakat di Maluku,” tandasnya.

Diaz juga menyerukan, kepada para pemuka adat terutama para Raja di Maluku agar tetap tenang. Bahkan ia meminta para pemuka adat untuk bertobat.

“Karena alam Maluku tidak menerima yang bukan anak adat Maluku untuk pimpin Maluku. sehingga hak kesulungan masyarakat Maluku tidak ada nilainya,” ujarnya.

Ia mengatakan, hak kesulungan Maluku tidak bisa diperjual-belikan oleh siapapun termasuk para Raja adat di provinsi Maluku.

Terlepas dari masalah gubernur-wakil gubernur Maluku defenitif Diaz menyatakan, nilai adat yang murni dan sakral tidak perlu digunakan untuk pengukuhan secara adat yang kesannya dipejual-belikan.

“Perkumpulan Anak Negeri Pulau Ambon tetap menginginkan gubernur dan wakil gubernur harga mati harus anak adat,”ujarnya.

Ia menolak yang bukan anak adat menjadi pemimpin di tanah Maluku. sebaliknya ia lebih sepakat Maluku dipimpin oleh anak adat asli Maluku sendiri.

Untuk itu kepada pemuka agama dan pemuka adat serta para Raja di Maluku, tidak bisa menyangkal hak kesulungan Maluku.

“politik memang tetap ada perbedaan. Namun harus satu hati pegang teguh nilai adat Maluku. itulah dasar kebersamaan anak negeri Maluku,” katanya. (SAT)