Hindari Dampak Negatif Politik Pusat, Gubernur Minta Masyarakat Jaga Keamanan
AMBON, INFO BARU--Gubernur Maluku Said Assagaff melakukan pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Maluku, dalam rangka membahas situasi dan kondisi pasca Pilpres 2014, di lantai 6 kantor Gubernur Maluku, Senin (14/7).
Dalama sambutannya, gubernur meminta masyarakat untuk menghindari dampak negative dari eskalasi politik yang sementara terjadi di Pusat, terkait pro-kontra klaim kemenangan dari kubu pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo-Hatta dan Jokowi-Jusuf Kalla.
Assagaff menghimbau agar masyarakat Maluku dan semua pihak terkait untuk bersama menjaga dan memelihara situasi keamanan di Maluku.
Pernyataan gubernur ini sekaligus menanggapi beredarnya berbagai isu saat ini di tengah masyarakat, akan ada huru-hara politik hingga berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan negara yang dilakukan pihak tertentu pasca penetapan Presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI di Jakarta pada 22 Juli 2014.
“Tidak bisa dipungkiri, pasca pemungutan suara Pilpres 9 Juli 2014, situasi dan kondisi cenderung mengalami trend yang negatif. Tidak menutup kemungkinan trend ini, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga saya menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Maluku, tokoh agama, para Latupati, tokoh Pemuda, para intelektual, bisa berperan aktif untuk tidak mudah termakan dengan isu yang sipatnya provokatif. Hindari ajakan untuk melakukan tindakan anarkis maupun tindakan negatif lainnya yang berpotensi menimbulkan bentrok di masyarakat,” anjurnya.
Menurut Assagaff, selaku pimpinan tertinggi di Maluku, dirinya memiliki tanggungjawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan masyarakat di Maluku. Sehingga pertemuan yang dilaksanakan memiliki satu tujuan yakni mengantisipasi eskalasi politik yang terjadi di level nasional agar tidak berimbas ke Maluku.
Gubernur berharap kepada seluruh masyarakat Maluku agar tetap memelihara hubungan persaudaraan dan perdamaian selaku warga bangsa dalam konteks orang basudara.
Menurut gubernur, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan sarana demokrasi untuk membangun bangsa termasuk Maluku. Berkaitan dengan itu, khusus untuk rakyat Maluku sebagai warga bangsa yang baik patut disyukuri, pesta demokrasi lima tahunan itu telah berlangsung secara baik, tertib dan aman.
Lanjutnya, jika pro-kontra klaim kemenangan tetap dibiarkan berlarut di tengah masyarakat bawah tanpa ada upaya penetrasi dari stacholder, tentu proses politik yang sudah berlangsung dinamis dan demokratis itu bisa berubah wujud menjadi huru-hara demokrasi dalam sekejap.
“Ini pesta rakyat, ini karya Tuhan untuk bangsa Indonesia, vox populi vox deo. Kita sambut semuanya dengan rasa syukur. Jika ada perbedaan jangan kita terpancing, tapi kita harus sikapi itu dengan baik dan bijak sebagai bagian dari dinamika berbangsa dan bernegara,” seru Assagaff.
Pilpres yang telah dilaksanakan lanjut gubernur, merupakan salah satu tahapan dari sekian agenda yang harus dilalui. Seluruh masyarakat Indonesia berharap demokrasi yang sementara dibangun, harus mencapai kedewasaan secara nasional.
“Artinya, semua pihak harus tunduk kepada aturan yang berlaku. Kita tentu tidak ingin Indonesia tercinta ini mengalami situasi dan kondisi perpecahan atau konflik internal seperti dialami oleh negara Thailand, Mesir, dan Syria, karena masalah kekuasaan. Demokrasi yang semula bertujuan baik, justru akhirnya mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar, dan menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat,” jelasnya.
Untuk itu gubernur meminta dukungan dari Bupati/Walikota melalui koordinasi bersama dengan jajaran TNI/POLRI, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan jajaran penyelenggara pemilu di daerah masing-masing, untuk melakukan upaya preventif demi menjamin situasi dan kondisi keamanan yang kondusif, sehingga dampak negative dari eskalasi politik yang sementara terjadi di Pusat dapat tereliminir.
“Instruksi atau komando dari pimpinan yang lebih tinggi pada dasarnya untuk menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif. Sehingga tahapan penyelenggaraan Pilpres dapat berlangsung dengan baik dan lancar,” tuturnya.
Assagaf juga meminta kepada Jajaran penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Maluku, dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dimana dua lembaga penyelenggara Negara itu diharapkan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan unsur penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota berlangsung dalam semangat kebersamaan, jujur, adil, tanpa manipulasi atau intimidasi dari pihak manapun.
“Kalaupun ada pelanggaran yang terjadi, pihak Bawaslu harus segera merespon dengan cepat sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditangani lebih lanjut,” pungkasnya. (R0L)
