Sihaloho Dinilai tidak Layak Jadi Kepala Bappeda Maluku
AMBON, INFO BARU--Antonius Sihaloho juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum provinsi Maluku dinilai tidak layak menjadi kepala Bappeda Provinsi Maluku. Terbukti selama dua periode menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Maluku, skala prioritas pembangunan tidak berjalan secara maksimal.
“Siapapun dia yang menjadi kepala Bappeda betul-betul memiliki kemampuan, bukan asal menduduki jabatan dan tidak mampu berbuat untuk kepentingan membangun Maluku”. Ungkap Sekretaris LSM Aliansi Indonesia Maluku, Ridwan kepada Info Baru, Minggu (21/9).
Selama sepuluh tahun menjadi Kepala Dinas PU Provinsi Maluku lanjut dia, Antonius dinilai gagal dalam membantu pemerintah untuk membangun Maluku. Banyak partisipasi yang dilakukan oleh Antonius namun terindikasi bersifat kepentingan pribadi dan kelompok.
“Menjadi seorang pimpinan eksistensinya harus ditunjukkan, bukan hanya menunggu perintah. Dalam Jabatannya sebagai Kepala Bappeda, saya sungguh sangat tidak yakin bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah akan berjalan secara maksimal,” tegasnya.
Baginya, Gubernur Maluku, Said Assagaf tidak lagi kemudian mengakomodir Antonius untuk menjadi kepala Bappeda Maluku, karena yang menduduki Jabatan Kepala BAPPEDA adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan potensi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Ini soal pembangunan daerah, bukan soal penanganan dan penunjukkan proyek yang sifatnya menguntungkan sepihak, bagaimana wajah Maluku bisa dirubah, sementara yang menduduki Jabatan Bappeda adalah bukan bidangnya.
“Toh kalau memang dia diakomodir dengan alasan bagian dari anak adat dan putra daerah maluku sudah barang tentunya Antonius dalam manajemen prespektif pembangunan dirinya mampu menunjukkan kualitasnya, bukan hanya ingin rebut jabatan strategis dan memperkaya diri, sementara dia tidak agresif dalam menjalankan tugas dan fungsinya”.
Selain itu dirinya mengungkapkan eksistensinya sebagai kepala Bappeda Maluku sangat diragukan. Terbukti sampai saat ini belum nampak Visi dari Antonius dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Ironisnya lagi lanjut Ridwan, mantan orang nomor satu PU Provinsi Maluku yang saat ini menjabat menjadi Kepala Bappeda Maluku tidak mampu berbuat dibirokrasi.
“Harusnya Karel Albert Ralahalu tidak lagi menitipkan Antonius Sihaloho menjadi Kepala Bappeda Maluku, masih ada kader-kader terbaik Muda Maluku di Birokasi yang memiliki potensi menjadi kepala Bappeda,” ucapnya.
Menurutnya, menjadi kepala Bappeda tidak mudah, butuh orang-orang yang punya potensi dan kreatif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, bukan potensi kader yang miskin konsep.
Ada kekhawatiran yang dapat dinilai, pastinya perencanaan pembangunan hanya bermuara pada kepentingan pribadi dan kelompok, sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembanggunan Daerah Maluku, Antonius Sihaloho tidak akan mampu membuat perubahan.
Issu kini berkembang kalau Antonius akan di dorong menjadi Sekda. sementara semenjak menjadi kepala Bappeda saja tidak mampu memberikan kontribusi dalam membangun, apalagi didorong menjadi Sekda Maluku, akan lebih rancuh lagi.
Baginya, kebijakan harusnya melakukan Test Improvites dalam menentukan Sekda Maluku, jika Antonius telah memenuhi kriteria menjadi Sekda, kenapa tidak bisa, dan apabila sebaliknya tidak memenuhi persyaratan, maka dirinya jangan di paksakan.
“Siapapun dia, harus objektif dalam mengambil keputusan, jabatan Sekda bukan jabatan politik, faktor yang perlu dikedepankan adalah kualitas, sehingga tidak memunculkan keraguan di mata masyarakat Maluku,” tegasnya.
Masyarakat maluku jangan lagi dibodohi dengan kebijakan-kebijakan pada nantinya merugikan orang banyak. Ada benarnya, tidak mudah kebijakan diambil untuk merubah dan mempengaruhi sistem, ketika kita bicara apa yang harus dilakukan, namun sangat disayangkan orang yang dimasukan dalam sistem tidak bisa berbuat, tentunya menjadi sebuah simalakama.
“Bagi saya ini sungguh aneh tapi nyata, seakan-akan Antonius dipaksakan harus menduduki jabatan-jabatan strategis, mereka yang diakomodir boleh dikatakan bagian dari sistim lama tapi berbusana baru,” ujarnya.
Olehnya itu, Gubernur Maluku, Said Assagaff, harus mempertimbangkan kembali jabatan Antonius, karena saya menilai dia tidak layak menjadi Kepala BAPPEDA Maluku bahkan Sekda Maluku. (SAT)
