Temuan BPK 2011, Tagop Soulissa Siap-siap di Bui
"Hampir Semua SKPD Terindikasi Korupsi"
AMBON, INFO BARU--menjelang empat tahun Bupati Kabupaten Buru Selatan Tagop Soulissa memimpin sebagai Kepala Daerah, terungkap sebanyak Rp32.327.259.384 miliar diduga korupsi di Pemerintahan Kabupaten Bursel. Hal ini diketahui berdasarkan dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2011.
Keterangan diterima media ini mengungkapkan, dugaan korupsi di Kabupaten itu seperti dana realisasai Belanja Subsidi, dana Hibah, dana Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Lansung. Dari realisai belanja Hibah Kabupaten Bursel Rp5.966.113.000,- Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dari mulai tahun 2011 tidak didukung dengan Akta Hibah, dinyatakan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Sumber Info Baru mengungkapkan, untuk Tahun Anggaran 2011 sesuai hasil Audit Utama Keuangan Negara V Perwakilan BPK-RI Provinsi Maluku Nomor : 19B/HP/XIX.AMB/11/2012 Tanggal : 13 November 2012.
Sementara penyajian Saldo Kabupaten Bursel Per Desember 2011 sebesar Rp1.493.784. 522,- tidak didukung dengan rincian persediaan dan berita acara pemeriksaan persediaan. Penata usaha persediaan pada delapan SKPD dan dua Bagian yang diuji petik tidak memadai antara lain SKPD tidak membuat buku persediaan, kartu persediaan, laporan penerimaan dan penyaluran serta berita acara serah terima persediaan barang dan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban persediaan.
Penyajian saldo asset tetap per 31 Desember 2011 sebesar Rp313.778.429.397 dimana penyajian saldo tidak didukung dengan proses akuntasi yang memadai. Perbandingan antara Saldo Neraca dan CaLK menunjukan selisih Saldo Aset Tetap Tanah dan KDP sebesar Rp 23.002.417.812.
Selain itu selisih mutasi Tambah Aset Tetap antara CaLK dengan rincian sebesar Rp39.036.666.631,-. Terdapat selisih kurang Mutasi Aset Tetap antara neraca dengan realisasi Belanja Modal pada LRA sebanyak Rp2.503.293.233,- dari saldo tetap tersebut diantaranya terdapat penambahan aset tetap per 31 Desember 2011 yang tidak diketahui kemajuan fisik namun telah dibayar lunas minimal sebesar Rp.7.456.393.100.
Selain itu saldo konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp1.682.143.800,- tidak didukung dengan rincian per kontrak yang memuat nilai kontrak, tingkat kemajuan fisik keuangan serta sisa nilai kontrak.
Berdasarkan DPAL tahun 2012 dan konfirmasi kepada masing-masing SKPD diketahui terdapat kegiatan yang per 31 Desember 2011 belum selesai sebesar Rp38.023.123.418,- namun tidak ada kemajuan fisik Per Desember 2011 tidak diketahui sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.11.587.484.209. Dengan demikian selisih realisasi kegiatan sebesar Rp9.905.704.409,- (Rp11.587.484. 209 – Rp1.682.143.800) antara DPAL dengan saldo KDP sampai pemeriksaan terakhir pemerintah Kabupaten Bursel tidak dapat menjelaskan.
Lebih jauh sumber menyebutkan, untuk Tahun Anggaran 2011 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Maluku Nomor : 19B/HP/XIX.AMB/11/2012 Tanggal : 13 November 2012, Kab. Bursel tidak tertib sehingga realisasi belanja sebesar Rp276.552.465.423,- tidak dapat diyakini kewjarannya, sehingga daerah dirugikan sebesar Rp8.906.526.165.
Lanjut sember menungkapkan tercatat pada tambahan penghasilan dan tunjangan profesi guru tidak memadai sehingga kas dearah takor sebesar Rp1.095.384.919,- dan masih banyak dugaan penyalagunaan ratusan miliar APBD pemerintah Kabupaten Bursel tahun 2011 harus dipertanggungjawabkan Tagop Soulissa
Oleh karena itu, berbagai kalangan di Kabupaten Langkat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Pemerintahan Kabupaten Bursel. Memeriksa dan menyidik indikasi korupsi dan indikasi penyalahgunaan wewenang Bupati Bursel selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD) serta orang yang paling bertangguang jawab atas apa yang terjadi dengan Pemerintahan Kab. Bursel itu. (SAT)
