Polisi tidak Tegas, Tim MANDAT Desak Hadirkan Yonif 731

AMBON, INFO BARU - Ternyata janji Bupati Seram Bagian Timur Abdullah Vanath tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di wilayah bertajuk Ita Wotu Nusa tersebut pada 11 September besok akan berjalan aman dan damai, hanya isapan jempol belaka.

Pasalnya, Abdullah Vanath yang juga bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah Maluku hingga kini tidak mampu mempertahankan janji dan komitmennya bahkan tidak mampu menjamin kondusifnya pelaksanaan PSU pada 11 September 2013 esok.

Hal itu terbukti ketika tim pasangan MANDAT (Herman Adrian Koedoeboen-Daud Sangadji) merasakan teror dan intimidasi yang digencarkan tim pemenangan pasangan DAMAI terhadap kerja politik yang dilakukan di SBT hingga kini.

Selain itu, baik pemerintahan di SBT maupun TNI dan Polri yang bertugas mengamankan jalannya PSU, bagaikan dihipnotis sehingga tidak mempu menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan kenyamanan bagi pasangan calon gubernur lainnya yang sementara melakukan konsolidasi di SBT.

’’Seluruh perangkat pemerintahan, baik sipil, maupun Polisi BKO di SBT telah terkontaminasi dan terkooptasi kepentingan untuk memenangkan DAMAI,’’ kecam salah satu tim sukses pasangan MANDAT Semy Resmol kepada Info Baru langsung dari Bula, kemarin, (9/9).

Menurut Resmol, pihaknya telah melayangkan keberatan ke Polda Maluku dan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku untuk meminta bantuan Kodam XVI/Pattimura menurunkan pasukan Batalyon Infanteri (Yonif) 731/Kabaressy.

Hal ini disebabkan karena polisi dan seluruh jajarannya di SBT diduga telah terkontaminasi. ‘’Kami minta Gubernur Maluku dan Kodam Pattimura segera mengirim pasukan BKO dari Yonif 731/Kabaressy untuk mengamankan pelaksanaan PSU di seluruh TPS di SBT paling lambat besok (10/9),’’ tukas mantan anggota DPRD Maluku 2004-2009 ini.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan kronologis di mana tim MANDAT diintimidasi dan diteror pendukung dan preman untuk keluar dari SBT di depan mata aparat kepolisian BKO Polda Maluku di bawah kendali pengawasan Inspektur Satu (Iptu) Richard Pietersz.

‘’Kami harus keluar dari Siwalalat, karena menurut mereka kehadiran tim MANDAT akan membuat instabilitas keamanan di desa dan wilayah ini. Kepada Bapak Kapolda Maluku saya ingin sampaikan penyesalan atas sikap dan pernyataan Iptu Richard Pietersz,’’ bebernya.

Dikemukakan, pernyataan Iptu Richard Pietersa dikonfrontir kembali dengan yang bersangkutan, akhirnya membuatnya malu dan berdalih pergi mencari pulsa untuk berkoordinasi. Dia yang memimpin rapat, tapi tidak tahu bagaimana mengakhiri rapat dan akhirnya mereka mengutus caretaker Kades Atiyahu dan Sekdes datang ke Posko kami, untuk meminta kami keluar dari Desa Atiyahu malam ini juga.

‘’Kami menyanggupi, tapi kami minta pernyataan resmi yang ditandatangani oleh mereka yang mengikuti pertemuan, untuk membuat surat pernyataan yang substansinya tidak bisa menjamin keamanan, karena ada ancaman dari warga padahal pelaksana PSU menjamin PSU di SBT berlangsung jujur dan adil. Hingga informasi ini saya kirim, belum ada surat jawaban tersebut,’’ terangnya.

Terkait intimidasi itu, Sekretaris Tim Pemenangan MANDAT Tohbyhend Sahureka kepada wartawan kemarin menandaskan, sebelum kejadian itu Kepala Inspektorat SBT Umar Bilahmar berada di Posko MANDAT.

Setelah Bilahmar pergi,  datang segerombolan pembuat onar itu. Ia menuding Bilahmar merupakan dalang dari aksi intimidasi tersebut. Ia mendesak Wakapolda Maluku Murad Ismail mempertanggungjawabkan janjinya saat rapat dengar pendapat antara DPRD Maluku, KPU Maluku, Bawaslu Maluku dan Polda Maluku, belum lama ini.

’’Saya minta saudara Wakapolda Maluku Murad Ismail merealisasikan janjinya memperketat pengamanan di seluruh titik di SBT, agar tak terjadi kejadian serupa. Kalau sudah begini, tak salah kalau ada usulan PSU dikawal aparat TNI,’’ paparnya. (*)