KPK Pantau Potensi Korupsi di Maluku

AMBON, INFO BARU - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan rombongan Rabu (16/10) kemarin tiba di Ambon, dalam agenda observasi, potensi korupsi di daerah Maluku. Pula, ingin menyerap aspirasi di Maluku. Untuk itu, sudah ada agenda pertemuan bersama Pemda Maluku dan pihak Universitas Pattimura Ambon, Kamis (17/1) atau hari ini.

Berkesempatan ngopi bareng para wartawan di Rumah Kopi Lela di bilangan Jalan Sam Ratulangi Ambon, Abraham Samad mengakui, kedatangan dirinya bersama rombongan untuk memantau sejauhmana potensi atau praktek dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Maluku.

“Iya menyerap aspirasi sekaligus memantaulah. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi atau bagaimana peta korupsi yang terjadi di Ambon atau Maluku umumnya. Ini ada atau tidak dan kerawanan itu sebenarnya dimana?,” ujarnya.

Selain itu, KPK ingin melakukan sosialisasi di Perguruan Tinggi di Ambon dan Pemda Maluku dengan melibatkan Pemda Kabupaten/Kota. “Apakah ruang korupsi di Maluku itu terjadi di APBD dan pelayanan umumnya, atau pengadaan barang dan jasanya sehingga kita datang untuk melihat itu,” ungkapnya sembari menambahkan, dirinya memang baru pertama kali mengujungi Ambon, tetapi secara kelembagaan, justru  KPK sendiri sudah pernah bertandang pada tahun sebelumnya.

Menurut Abraham, kedatangan dimaksud adalah bagian dari program KPK untuk seluruh 33 provinsi. “Nah, kita bukan hanya kunjungi Maluku tapi 33 Provinsi dan 33 Ibukota Provinsi di Indonesia kita datangi. Semuanya kita ingin memotret bagaimana potensi rawan korupsinya sehingga hasil dari pemantauan atau observasi, kita bisa memetakan dan mencari solusinya,” jelas Abraham.

Dari hasil pantauan tersebut KPK akan merekomendasikan kepada Pemda untuk memperbaiki temuan-temuan dari KPK misalnya soal item-item apa saja dari hasil pantauan yang telah masuk potret KPK, akan direkomendasiakan kepada Pemda untuk memperbaikinya.

“Misalnya, kita melihat struktur APBD dan bagaimana pelayanan publiknya, itu kan banyak pelayanan publik. Dan kita ingin melihat system pengadaan barang dan jasanya. Sehingga ada gambaran bagi kita, potensi korupsi sebebarnya ada dimana, supaya kita bisa memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk memperbaikinya,” ujar Abraham.

Menyinggung sejauhmana KPK melihat Maluku dalam kacamata dugaan praktek tindak pidana korupsi, Abraham sedikit tertutup dan diplomatis mengatakan, “Nggak! Jarang koq kasus-kasus korupsi di Maluku. Kedatangan ini kan bagian dari program KPK. Jadi kunjungan seperti ini kami lakukan di semua provinsi di Indonesia. Maluku saya belum lihat, karena baru datang kali ini”.

Ditanya soal dugaan korupsi di Unpatti dimana mantan Rektor, H.B. Tetelepta yang sebelumnya telah diperiksa KPK, lagi-lagi Abraham mengakui pihaknya sedang mengamati dulu dengan temuan data-data. “Tetapi kalau kita langsung bilang, berarti lari semua orang-orang. Bukti-buktinya bisa disembunyiin. Semua Provinsi pasti ada dan seluruh laporan perlu juga diklarifikasi. Tidak semua laporan bisa ditindaklanjuti. Karena banyak yang bukan mengandung unsur korupsi, pidana umum. Bahkan orang mau cerai saja lapor ke KPK. Ini nggak benar nih. Tapi kita ambil positifnya. Itu berarti, publik percaya lembaga KPK,” kata Abraham. (MAS)