PPK-PPS SBB Ancam Mogok Selenggarakan Pilpres 2014
AMBON, INFO BARU--Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengancam akan mogok dalam meyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) SBB tidak membayar honor mereka.
Hingga kini KPU setempat belum membayar petugas PPK dan PPS. Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Juni 2013 lalu, selama empat bulan honor mereka belum dibayar, sementara untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 9 Juni lalu, honor mereka selama dua bulan belum juga dibayar. Mereka mengancam, jika KPU tidak segera membayar honor tersebut maka mereka tidak akan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan KPU.
“Jika KPU tidak membayar honor kami, maka kami tidak akan menyelenggarakan Pilpres di daerah kami. Pada prinsipnya kami akan mogok kerja. Kalau kita hitung dari Pilgub hingga Pileg, maka sudah enam bulan, honor kami tidak dibayar,” ungkap salah satu anggota PPK yang enggan namanya dikorankan kepada Info Baru, Kamis (3/7) kemarin.
Dia merincihkan, untuk Ketua PPK honornya dalam satu bulan sebesar Rp.1.050.000, sementara anggotanya sebesar Rp.1.000.000, sementara untuk Ketua PPS sebesar Rp.500.000, kemudian anggotanya sebesar Rp.400.000,-.
Ia mengungkapkan, saat digelar Bimbingan Teknis (Bintek) oleh KPU beberapa waktu lalu, Sekretaris KPU SBB mengatakan, hak-hak PPK dan PPS yang belum dibayar akan diberikan saat pendistribusian logistik Pilpres.
“Katanya honor kami akan diberikan pada saat pendistribusian surat suara Pilpers. Honor itu katanya akan diberikan bersamaan dengan honor 22 orang relawan selama dua bulan, sebesar Rp.350.000,-. Namun hingga surat suara Pilpres didistribusi, honor tersebut belum juga didapat,” ungkap sumber tersebut.
Sehingga itu, Ia meminta pihak KPU SBB untuk menyikapi hal tersebut, jika tidak maka mereka akan mogok Pilpres. Selain KPU SBB, mereka juga meminta KPU Provinsi atau sekretariat KPU Pusat untuk menjelaskan kepada penyelenggara ditingkat bawah.
Ia juga meminta, jika KPU Pusat sudah memberikan anggaran tersebut, namun tidak dindahkan oleh KPU Provinsi Maluku, maka KPU Pusat harus memberikan teguran kepada KPU Provinsi agar segera membayar honor para penyelenggara adhoc itu.
“Kami minta agar ada kejelasan terkait masalah penundaan honor kami. Yang jelas kami telah bekerja dengan baik, meskipun ada kesalahan, namun hak kami tidak boleh ditahan. Kami punya keluarga yang mau tidak mau harus dibiayai dengan honor tersebut,” ujarnya. (TWN)
